PENDAHULUAN

1.1latar belakang

pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan pers dalam arti luas , yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai penggati istilah printed mass media. Berkembangnya media yang mampu menjangkau massa juga membuat istilah pers semakin meluas. Kini orang juga lazim menyebut pelaku atas kegiatan yang berhubungan dengan media massa elektronik, Pers Juga elaksanakan kontrol sosial (Social Control) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuasaan baik korupsi, kolusi dan nepotisme. maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Melalui komunikasi yang terbuka pemerintah menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis sebab masyarakatpun menyampaikan pesan dan mesukannya secara terbuka Pers sebagai lembaga control social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengarauh dalampelaksanaan pemerintahan, bagi pemerintah yang banyak melakukan kesalahan. Sedangkan control social pers terasa sangat buruk. Sehingga kegiatan pemerintahannya pun terpengaruh. Pers melalui fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control social dan lembaga ekonomi menjadi pengontrol kehidupan masyarakat

1.2Tujuan

Suatu sistem pers di Indonesia diciptakan untukmnentukan begaimana seharusnya pers dapat menjalankan kebebasan dan tanggung jawabnya. Pers dalam sejarah Indonesia memiliki peran yang efektif debagai jembatan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Kebebasan untuk berekspresi ini pun merupakan hak asasi yang berlaku universal. Oleh sebab itu kemerdekaan pers perlu memperoleh jaminan perlindungan agar hak asasi manusia tidak tertindas.

PERMSALAHAN

Dalam menyusunmakalah ini kami mengambil bebrapa permasalahan yakni :
1.Apakah yang dimaksud pers?
2.Apa penyebab pengekangan kemerdekaan pers?
3.Apa bentuk paktik pengendalian kebebbasan pers?
4.Apa perana pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
5.Undang undang pers apa saja yang pernah ada di Indonesia?

PEMECAHAN MASALAH

Karena itu pengertian pers sering kali merujuk kepada media cetak. Dalam perkembangannya, istilah pers meliputi dua hal, yaitu: pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan pers dalam arti luas , yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai penggati istilah printed mass media. Berkembangnya media yang mampu menjangkau massa juga membuat istilah pers semakin meluas. Kini orang juga lazim menyebut pelaku atas kegiatan yang berhubungan dengan media massa elektronik, sedangkan wartawan atau jurnalis sebagai bagian dari pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan tulis menulis berita(jurnalistik).

Pers dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, haruslah menghormati hak asasi setiap orang. Oleh sebab itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka. Pers memiliki peranan penting dalam menegakkan HAM. Pers Juga elaksanakan kontrol sosial (Social Control) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuasaan baik korupsi, kolusi dan nepotisme. maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Suatu sistem pers di Indonesia diciptakan untukmnentukan begaimana seharusnya pers dapat menjalankan kebebasan dan tanggung jawabnya. Pers dalam sejarah Indonesia memiliki peran yang efektif debagai jembatan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Pers berperan antara lain untuk menyebarluaskan informasi. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan hak yang diakui secara universal. Dalam kedudukannya sebagai media massa, pers juga dapat menjadi wahana untuk menyuarakan aspirasi(kehendak,kepentingan, gagasan dan keyakinan). Kebebasan untuk berekspresi ini pun merupakan hak asasi yang berlaku universal. Oleh sebab itu kemerdekaan pers perlu memperoleh jaminan perlindungan agar hak asasi manusia tidak tertindas.

Pers sebagai control social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah. Apalagi bagi pemerintah yang banyak melakukan kesalahan dan ketidak benaran. Media di harapkan membantu pemerintah dalam tugasnya mempersatukan dan membangun bangsa, serta meliputi peristiwa nasional. Selain itu juga pers mempunyai peranan sebagai
a.Menyediakan forum bagi berlangsungnya dialog secara terbuka antara kelompok – kelompok masyarakat serta masyarakat dan pemerintah.
b.Media masa memiliki konstribusi yang besar bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani, dalam masyarakat mdani itulah demokrasi akan tetap subur pengertyian dan pemahaman tentang masyarakat madani
Melalui komunikasi yang terbuka pemerintah menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis sebab masyarakatpun menyampaikan pesan dan mesukannya secara terbuka sesuai pasal
peranan pers nasional sesuai dengan pasal 6 UU No.40/1999 antara lain:
1.Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2.Menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi
3.Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akuat dan benar
4.Mengembangkan pengawasan kritik , koreksi dan saran terhadap hal
5.Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

1.Pers di bawah razim ototorian
Pers di arahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pemerintah menguasai dan mengendalikan media massa.selanjutnya media massa di dorong ,bahkan di paksa,menyebar luaskan idiologi, atau kepentingan penguasa dan mengontrol masyarakat
Menurut mc. Quail konsep ototorian prinsipnya antara lain
1.Media massa harus selalu tunduk pada penguasa
2.Penyensoran dapat di benarkan
3.Kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat di terima
4.Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya

2.Pers liberation
Konsep liberation menekankan kebesan indifidu dan masyarakat di butuhkan agar tujuan hidup tercapai .konsep ddasar inilah yang melahirkan pemikiran tentang demokrasi :
Krisna harahap menjelaskan bahwa pers bertugas sbb:
1.Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan).
2.Melayani kebutuhan politik
3.Mencari keuntungan
4.Menjaga hak warga Negara
5.Member hiburan

Selanjutnya krisna harahap menyebutkan tentang cirri- cirri pers yang merdeka ( libertarian) sebagai berikut:
1.Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan
2.Penerbitan dan pendistributian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi
3. Kecaman terhadap pemerintah ,pejabat,atau partai politik tidak dapat dipidana
4.Tidak ada kewajiban memublikasikan segala hal
5.Wartawan mempunyai otonomi professional dalam oranisasi mereka

Pers sebagai lembaga control social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat berpengarauh dalampelaksanaan pemerintahan, bagi pemerintah yang banyak melakukan kesalahan. Sedangkan control social pers terasa sangat buruk. Sehingga kegiatan pemerintahannya pun terpengaruh.
Pers melalui fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control social dan lembaga ekonomi menjadi pengontrol kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah memandang pers sebagai Sumber daya yang sangat kritis untuk membantu dalam menkomunikasikan kegiatanpemerintah dan sebgai informasi yang vital mengenai isu yang mendasar. Perana pers yang paling penting bagi Indonesia adalah mempersatukan dan membangun bangsa, serta meliput suatu peristiwa nasional. Contohnya ketika kemerdekaan Republik Indonesia, media berpengaruh dan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita keseluruh pelosok Negara.

Sedangkan dalam UU pasal 6 no 40.1999 peranan pers adalah :
a.Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, maksudnya setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui setiapberita dan informasi yan benar.
b.Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukuk, akurat dan benar.
c.Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
d.Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

d. pers rezim komunis
Pers pada rezim komunis berfungsi untuk mendoktrik masa F, Rachmadi menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan fungsi dan peranan pers komunis sebagai alat pemerintah dan partai, pers harus menjadi organ yang menyuarakan propaganda, hasutan, dan mengorganisasi kelompok.
Adapun siri dari pers komunis adalah
1.Masa dibawah pengendalian kerja, karena melayani kelas tersebut
2.Media tidak dimiliki secara pribdi
3.Masyarakat berhak mengadakan sensor dan tindakan hokum lainnya untuk mencegah atau menghuum stelah terjadinya publikasi anti masyrakat.

e.Pers tanggung jawab social
Pada abad 20 lahir teori pers yang bertanggung jawab social sebagai protes terhadap pers libertarian yang menganut kebebasan mutlak, yang dianggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat.

Mengenai kebebasan pers, Komisi Kemerdekaan pers, menyatakan bahwa kemerdekaan persitu memiliki arti sebagai berikut :

1.Kebebasab indifidu bukan berarti bebas melanggar kepantingan indifidu lain
2.Kebebasan harus memandang segi – segi keamanan Negara
3.Pelanggaran terhadap kemerdekaan persadakn mendapatkan konsekuensi yang berlaku.

Pembatasan pers tersebut diarahkan untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, memelihara persahabatan antar bangsa, melindungi agama yang dianut dalam masyarakat, melindungi masyarakat, dan melindungi hak peradilan terhadap penghinaan pengadilan.

PENUTUP
4.1Kesimpulan

Kata pers berasal dari press(inggris), prese(prancis), pressare(premare) yang berarti cetak pada istilah lain dapat iartikan surat kabar atau majaalah. Pers merupakan sebutan bagi kalangan yang mencari berita ataiu informasiyang berhubungan dengan media masa atau wartawan. Namun pers tidak sebebas yang kitaanggap, banyak terdapat pengekangan terhadap kebebasan dalam mencari informasiyang telah kita bahas pada bacaan diatas.
Pada abad 20 lahir teori pers yang bertanggung jawab social sebagai protes terhadap pers libertarian yang menganut kebebasan mutlak, yang dianggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat. Sehingga kegiatan pemerintahannya pun terpengaruh. Pers melalui fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control social dan lembaga ekonomi menjadi pengontrol kehidupan masyarakat

4.2Saran
Pers merupakan sebuah profesi dimana kita dituntut untuk menginformasikan berita yang actual dan factual, namun bagaimana bila kebebasan dalam berekspresi tersebut dikekang. Pastilah kreativitas pers tidak akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Tidak lepas dari itu, maka pemberitaan yng didapat masyarakatpun akan tampak menjemukan denga adanya pengekangan yang over. Sebaiknya pembatasan dalam tata cara kerja pers tidaklah terlalu mengekang akan kebebasan tersebut sehinggak keadaan Negara akan seimbang dan demokratis.