Sejarah Pendudukan Jepang
(1942-1945)
Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Latar belakang

Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.
Hideki Tojo
Isoroku Yamamoto
Chuichi Nagumo

http://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor
Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.
Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950
Saskia Wieringa
Saya mulai tertarik pada masalah organisasi-organisasi perempuan Indonesia sejak saya melakukan penelitian lapangan di kalangan perempuan-perempuan buruh batik di Jawa Tengah, tepatnya di dalam dan sekitar kota Solo (yang juga dikenal sebagai Surakarta) pada tahun 1977/1978.1) Saya terutama merasa prihatin melihat kondisi kerja mereka, dan timbullah keinginan untuk mendapatkan hubungan dengan kelompok kaum perempuan yang bisa saya ajak bekerja-sama dalam usaha meringankan beban para buruh itu. Sesudah bertanya tanya kesana kemari, ternyata ada banyak organisasi kaum perempuan di Indonesia. Justru begitu banyaknya sehingga rasanya tidak seorang pun yang bisa menerangkan kepada saya apa saja perbedaan di antara berbagai macam organisasi itu; apa tujuan masing-masing organisasi; dan mana di antaranya yang kira-kira berminat pada penelitian saya. Selama satu tahun itu saya mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan mereka sebanyak-banyaknya, berbicara dengan banyak pemimpin dan anggota biasa dari berbagai macam organisasi tersebut. Namun saya tidak berhasil menemukan satu organisasi atau kelompok yang bisa saya ajak membicarakan apa yang saya temukan.
Akan tetapi saya kemudian tahu bahwa sebelum 1965 masalah buruh, baik buruh perkebunan, pabrik, dan daerah-daerah luar kota, menjadi perhatian utama organisasi perernpuan yang paling besar dan paling berpengaruh pada saat itu, GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia). Saya jadi semakin tergoda oleh pertanyaan bagaimana mungkin dalam suatu periode ketika di sebagian besar negeri di dunia ini gerakan perempuan sedang berkembang, di Indonesia keadaannya begitu terbalik? Mengapa pula organisasi-organisasi perempuan Indonesia di arena internasional ditempatkan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang paling reaksioner? Inilah alasannya mengapa di Indonesia organisasi-organisasi perempuan itu terkadang disebut “kuntilanak wangi.” Tetapi, setidak tidaknya sejak awal abad ini, Indonesia mempunyai sejarah yang kaya dengan perjuangan kaum perempuan. Pada 1950-1965 setidak-tidaknya ada satu organisasi perempuan sosialis yang kuat, yang membela ide-ide feminisme, dan berada sebarisan dengan organisasi-organisasi perempuan yang progresif.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi landasan bagi kegiatan penelitian saya yang sekarang, yang saya lakukan sebagai salah seorang anggota regu yang bekerja dalam rangka proyek penelitian tentang Gerakan dan Organisasi Perempuan dari Program Perempuan dan Pembangunan pada Institute of Social Studies. Penelitian ini dilakukan di enam negeri atau kawasan, yaitu Peru, Karibia, Sudan, Somalia, India, dan Indonesia, dengan salah satu di antara fokusnya adalah pemerkuatan gerakan perempuan di negeri atau kawasan tersebut.2) Sebagai koordinator proyek penelitian ini, saya merasa senang telah dihadapkan pada banyak informasi tentang pertumbuhan gerakan perempuan di berbagai negeri, yang semakin menunjukkan betapa tepatnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping itu, saya juga melakukan penelitian lapangan mengenai masalah-masalah tersebut di Jawa dan di Sumatra.
Naskah ini merupakan versi perbaikan atas makalah yang pernah saya tulis pada tahun 1982. Di dalamnya belum terliput banyak kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan sekarang dan karenanya masih bersifat deskriptif. Sedang analisis mengenai data yang dihasilkan penelitian ini masih dalam persiapan. Meskipun demikian naskah ini memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan-wawasan yang diperoleh selama penelitian dilakukan.
Saya hendak memulai dengan sejarah ringkas Indonesia sebagai pengantar untuk sejarah gerakan perempuan Indonesia. Gerakan ini sendiri saya telusuri dari mulai abad ke-20, masa pendudukan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan nasional dan pemerintahan Presiden Sukarno, sampai masa pemerintahan “Orde Baru” sejak pengambil-alihan kekuasaan oleh militer tahun 1965. Dalam naskah ini akan disinggung sekilas masalah-masalah seperti hubungan antara kebebasan kaum perempuan dengan kemerdekaan nasional, peranan negara dan golongan kiri, serta pembangunan peribuan secara sosial dan politik.
Sejarah Kolonial
Sejak awal abad ke-16 kaum pedagang Portugis dan Spanyol datang ke kepulauan Nusantara dalam rangka usaha mereka mendapatkan bagian dari perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah, yang berasal dari kepulauan Maluku yang sangat menguntungkam itu. Sebelumnya, cengkeh dan pala bisa sampai di pasaran Eropa melalui kaum pedagang India, Arab, dan Venesia. Berbeda dengan kaum pedagang Spanyol dan Portugis, pedagang.Belanda yang tiba pada abad ke-17 dan sesudahnya, tidak menyesuaikan diri dengan pola perdagangan yang telah lama berjalan, tetapi berusaha untuk memonopoli seluruhnya. Untuk mencapai tujuannya, kaum pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, Persekutuan Dagang India Timur) pada tahun 1602. Dalam usahanya yang tak kenal belas kasihan demi laba yang sebesar-besarnya, VOC menaklukkan kepulauan Maluku dan membangun pelabuhan-pelabuhan dagang di pulau-pulau Nusantara lainnya. Selama abad ke-18 fokus perdagangan beralih dari rempah-rempah ke gula dan kopi, yang diperoleh dengan jalan perampasan, terutama di Pulau Jawa. Dengan jalan politik “adu domba” (divide et impera), Belanda mengambil manfaat dari sengketa-sengketa di antara para penguasa setempat, untuk memperluas daerah kekuasaannya. Di seluruh Nusantara timbul gerakan perlawanan, namun berkat keunggulan persenjataan Belanda berhasil menumpasnya.
Pada akhir abad ke-18 (bersamaan dengan berakhirnya riwayat VOC), hanya bagian-bagian tertentu Pulau Jawa dan beberapa pulau kecil yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama masa sela kekuasaan Pemerintahan Inggris (1811-1816) perampasan dihapuskan, dan diberlakukan sistem pajak tanah. Sepeninggal Inggris, Belanda semakin luas kekuasaannya, terutama di Jawa sesudah keluar sebagai pemenang dalam Perang Jawa (1825-1830). Pada tahun 1830 diberlakukan “sistem tanam paksa.” Hak turun temurun kaum bangsawan, yaitu mendapatkan sebagian hasil penanaman kopi dan gula secara paksa, dikukuhkan kembali. Merekalah yang harus memberikan jaminan bahwa petani akan menyerahkan hasil panennya dari luas areal yang telah ditetapkan (resminya seperlima dari seluruh luas tanah garapan di setiap desa). Sistem ini berakibat terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap kaum tani di Jawa, dan pada awal dasa-warsa 1860-an terjadilah bahaya kelaparan yang hebat. Sesudah 1860 iklim politik di Negeri Belanda berubah ke arah liberalisme. Masuknya modal swasta asing ke Hindia Belanda diberi jaminan, dan berangsur-angsur sistem perkebunan swasta mendesak “sistem tanam paksa.” Industri Belanda yang dibangun dengan pendapatan “sistem tanam paksa,” sekarang mencari pasar baru. Daya beli kaum tani di Jawa yang rendah menjadi sebab kemasygulan mereka. Maka dianjurkanlah apa yang dinamakan “Politik Etis,” rakyat jajahan harus “dimajukan.” Pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan itu. Terdorong oleh persaingan mencari pasar di antara kekuatan-kekuatan industri di Eropa yang sedang tumbuh itu, maka usaha membangun Imperium Kolonial menjadi sangat penting. Negeri Belanda melebarkan sayap kekuasaannya ke seluruh wilayah yang kemudian disebut Indonesia itu. Kaum birokrat diperlukan untuk mengendalikan imperium itu, dan sekelompok pegawai pribumi yang berpendidikan Barat diberi tempat di sana. Elite Indonesia berpendidikan Barat inilah yang kemudian menjadi tulang-punggung bagi gerakan nasional, yang lahir pada permulaan abad ke-20.3) Tahun 1908 dibentuklah organisasi pertama berhaluan kebangsaan: Boedi Oetomo.
Awal Gerakan Perempuan: R.A. Kartini
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka perempuan, yang tampil demi hak rakyat mereka masing-masing. Sejauh yang kita ketahui, perhatian pokok mereka adalah perjuangan bersenjata melawan Belanda yang sedang dilakukan oleh suami mereka. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia adalah tokoh wanita di Aceh. Di Jawa, Roro Gusik membantu suaminya, Untung Surapati, mengangkat senjata; di Maluku, Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak; dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saelan giat dalam perlawanan Wolter Monginsidi.4)
RA. Kartini umumnya disebut-sebut sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh terkemuka perempuan feminis dari zamannya, dan ia memang tokoh feminis dari masa awal yang paling terkenal. Kartini (1879-1904) adalah anak kedua (perempuan) dari Bupati Jepara, sebuah daerah di pantai utara Jawa. Ayahnya seorang yang berpikiran maju, karenanya mengizinkan anak-anak perempuannya mengikuti pendidikan sekolah dasar bersama-sama dengan abang-abang rnereka. Suatu hal yang luar biasa untuk zaman itu. Walaupun Kartini sangat ingin meneruskan sekolahnya sesudah memasuki masa remajanya, seperti halnya abang-abangnya, yang salah seorang di antaranya bahkan belajar di Universitas Leiden, Negeri Belanda, ia justru dimasukkan ke pingitan “kurungan emas,” demikian ia menyebut istana ayahnya di dalam salah satu suratnya. Begitulah adat-istiadat bagi gadis-gadis bangsawan zaman itu. Di dalam pingitan itu, sambil menunggu saat dikawinkan dengan laki-laki yang mungkin belum pernah dilihatnya sebelumnya, Kartini memulai surat-menyuratnya yang luar biasa dengan beberapa tokoh, termasuk seorang feminis Belanda, Stella Zeehandelaar. Di dalam surat-suratnya ini5) yang sering merupakan luapan amarah terhadap segala keadaan yang mengungkung kebebasan geraknya, dan yang menghalangi dirinya dari perjuangan sepenuhnya untuk kepentingan dan emansipasi rakyat Jawa pada umumnya, dan perempuan Jawa pada khususnya, ia merumuskan gagasan-gagasannya, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:
ia memandang pendidikan bagi kaum perempuan sebagai salah satu syarat penting untuk memajukan rakyatnya, oleh karena ibu yang terpelajar bisa diharapkan kemampuannya dalam mendidik anak-anak lebih baik;
tidak hanya perempuan kalangan miskin, perempuan kalangan atas pun harus diberi kesempatan menjadi pencari nafkah sendiri, dan mencari pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya menjadi perawat, bidan, dan guru;
poligini harus dihapuskan karena merendahkan martabat kaum perempuan.
Ibunya adalah salah seorang di antara istri-istri Bupati Jepara, ayahnya. Kartini sering berbicara tentang penghinaan terhadap kaum perempuan yang harus mengalami perkawinan permaduan (poligini). la terutama sangat benci terhadap pikiran bahwa dirinya sendiri pun bisa diberikan kepada seorang laki-laki dalam perkawinan permaduan seperti itu.6)
Sesudah berhasil mengatasi berbagai kesulitan yang besar, akhirnya ia berhasil membuka sekolah yang pertama untuk gadis-gadis pribumi, di pekarangan rumah orangtuanya.
Tahun 1903 ia menikah dengan Bupati Rembang, yang sudah mempunyai sekian istri selir dan sekian banyak anak. Kartini menjadi “istri perdana” resmi, karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan semua istri lainnya. Pasti Kartini banyak berkorban karena menerima perkawinan itu, tetapi edisi pertama surat-suratnya hampir tidak sepatah kata pun mengungkap penderitaan batinnya. Baru belakangan ini suratmenyuratnya yang lengkap dengan sepasang suami-istri Belanda yang sangat akrab dengannya, Tuan dan Nyonya Abendanon, diterbitkan. Di dalam surat-surat “tambahannya” itu Kartini menulis tentang keputusasaannya, karena harus menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai beberapa istri.7) Cukup aneh bahwa seluruh perkawinan permaduan Kartini ini hampir disepelekan baik oleh para penulis biografi masa lalunya maupun oleh sebagian besar pengikutnya, di masa sekarang ini. Hal ini semakin lebih mengherankan karena masalah permaduan dalam pandangan banyak perempuan Indonesia sekarang masih belum terselesaikan secara baik. Betapapun tradisionalnya Bupati Rembang itu dalam pandangannya tentang perkawinan, dalam hal-hal lain ia orang yang berpikiran cukup maju. la menyokong cita-cita Kartini, dan mengizinkannya melanjutkan sekolah di Rembang. Agaknya Kartini sendiri mau menerima keadaan yang dihadapinya. Perkawinannya tidak berlangsung lama. Tahun 1904 Kartini meninggal pada umur dua puluh lima, pada saat melahirkan.
Kartini bukanlah satu-satunya perempuan yang berjuang untuk pendidikan kaum perempuan pada zamannya. Beberapa butir dari cita-cita perempuan yang dinamis, dan dalam banyak hal juga berjiwa pemberontak ini, diikuti oleh tokoh-tokoh perempuan lainnya, terutama cita-citanya tentang pendidikan bagi kaum perempuan. Di Jawa Barat, Dewi Sartika menyebarkan pandangan yang sama, dan di daerah Minangkabau, Sumatra Barat, Rohana Kudus berbuat serupa pula. Meskipun demikian Kartini yang menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia. Hari lahirnya, 21 April, selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini. Adanya kaum perempuan di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau angkatan bersenjata, biasanya disebut-sebut sebagai bukti tentang taraf emansipasi yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia; dan diadakan pula lomba untuk mencari siapa di antara para peserta yang berwajah paling mirip dengan Kartini, tentu saja mirip secara lahiriah, bukannya dalam jiwa pemberontakan dan kemerdekaannya. Dalam tahun 1969 Kartini bahkan dinyatakan sebagai “Pahlawan Nasional.”9)
Dalam biografi singkat R.A. Kartini ini terkandung sebagian besar unsur gerakan perempuan Indonesia pada masa sebelum perang. Keanggotaan gerakan berasal dari kalangan atas. Perjuangan untuk pendidikan kaum perempuan dan reformasi perkawinan merupakan masalah pokok. Seperti halnya dengan organisasi-organisasi perempuan umumnya ketika itu, baik di Eropa maupun di kebanyakan negeri Dunia Ketiga,10) persoalan yang menjadi perhatian perempuan Indonesia adalah yang lebih berkaitan langsung dengan perempuan kelas atas.
Organisasi Perempuan dan Perjuangan Nasional
Unsur lain gerakan perempuan Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk “emansipasi nasional.” Organisasi perempuan yang pertama, Poetri Mardika didirikan tahun 1912. Organisasi ini ada hubungannya dengan organisasi nasional yang pertama yang telah disebutkan, Boedi Oetomo, yang didirikan tahun 1908. Namun sebelum organisasi nasional ini berdiri, Kartini sudah sering mendengungkan gagasan-gagasan nasionalisnya. Dalam tahun-tahun berikutnya sesudah Poetri Mardika berdiri, bak jamur di musim hujan berkembang-biak organisasi perempuan. Majalah-majalah perempuan terbit di mana-mana, dengan tulisan-tulisan misalnya mengenai kejamnya perkawinan anak-anak dan permaduan, dan bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama “Putri Sejati” dan “Wanita Utama.”11)
Sesudah tahun 1920, dalam skala lebih luas kaum perempuan mulai mengorganisasikan diri menurut garis agama. Aisyah, seksi perempuan dalam gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah terbentuk pada tahun 1917. Belakangan juga didirikan organisasiorganisasi perempuan Katolik dan Protestan. Demikian pula di luar Jawa bermunculan organisasi-organisasi serupa: kaum perempuan di Maluku, Minahasa, dan Minangkabau, misalnya, mengorganisasikan diri.
Walaupun masing-masing organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan ini mempunyai masalah dan kegiatan sendiri-sendiri, juga ada beberapa kesamaan kepentingan yang didukung kebanyakan organisasi. Peranan seorang istri dan ibu “yang baik” sangat diutamakan, dan agar bisa mengemban tugasnya dengan baik kaum perempuan dianjurkan untuk memperoleh pendidikan yang baik, dan mempelajari keterampilan yang sangat diperlukan seperti menjahit pakaian dan mengasuh anak. Akan tetapi organisasi-organisasi perempuan Kristen dan “non-agama” di satu pihak, dan organisasi-organisasi perempuan Islam di pihak lain, dipisahkan sangat dalam dan menentukan oleh masalah sentral: poligini. Organisasi perempuan Kristen dan non-agama memandang poligini sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan yang tidak bisa dimaafkan, dan justru karena itulah mereka aktif berjuang melawannya, sementara organisasi-organisasi perempuan Islam hanya rnenginginkan perbaikan kondisi di dalam poligini, bukan menghapuskan lembaga poligini itu sendiri.12)
Dalam banyak hal sejarah gerakan perempuan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan nasional. Setiap partai atau organisasi nasional berusaha membangun sayap perempuanya sendiri, baik organisasi yang berhaluan nasionalis, Islam, maupun kiri. Sepanjang yang kita ketahui, tanda-tanda pertama adanya perhatian sistematis kaum perempuan yang kebanyakan kelas menengah itu pada kesulitan yang dihadapi oleh kaum perempuan buruh itu terdapat dalam kalangan perempuan yang aktif dalam Sarekat Rakyat.13) Dalam dasa-warsa 1930-an mereka mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi politik buruh perempuan, menuntut peningkatan upah, den lain-lain. Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demonstrasi mereka pada tahun 1926 di Semarang, ketika mereka berdemonstrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut pebaikan kondisi kerja buruh perempuan.
Ketika terjadi pemberontakan komunis tahun 1926 banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya sekarang. Di antara para perempuan ini ialah Sukaesih dari Jawa Barat dan Munasiah dari Jawa Tengah.
Pada periode pertama gerakan perempuan Indonesia, berbagai macam organisasi yang didirikan itu semuanya hanya bergerak pada tingkat daerah. Kegiatan mereka belum terorganisasi secara nasional. Perhatian pokok mereka sejalan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri lain ketika itu, misalnya pendidikan kaum perempuan. Di samping masalah tersebut, organisasi perempuan Indonesia juga memberikan perhatian pada masalah-masalah “kemasyarakatan” seperti pelacuran, permaduan, perkawinan anak-anak, serta perdagangan perempuan den anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa soal-soal seperti sekarang hampir tidak memperoleh tempat di dalam kegiatan organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Sepak-terjang dan semangat para perempuan perintis ini mendapat saluran pengucapannya yang penting melalui berbagai majalah yang mereka terbitkan. Dengan jalan demikian mereka berusaha menyadarkan masyarakat, dalam jangkauan terbatas kepada lapisan atas, tentang masalah-masalah yang dipandang sangat penting bagi kaum perempuan Indonesia.14)
Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928.15) Hampir tiga puluh organisasi perempuan hadir pada kongres ini. Mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan diterima. Tetapi, lagi-lagi ketegangan timbul antara organisasi-organisasi perempuan Islam yang menentang koedukasi [lelaki den perempuan bersekolah bersama-sama, dalam satu kelas] dan penghapusan poligini dengan organisasi-organisasi perempuan nasional dan Kristen. Dibentuk Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpoenan Istri Indonesia (PPII). PPII menerbitkan majalah sendiri, sangat giat di bidang pendidikan, den membentuk panitia penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak. Satu-satunya organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ialah Isteri Sedar, yang didirikan tahun 1930. Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang paling radikal pada zaman itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligini dan perceraian,16) yang menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi perempuan Islam den lain-lainnya.
Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsung-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.
Walaupun sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum perempuan Serikat Rakyat, Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dalam mana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul “Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita,” Isteri Sedar menyatakan bahwa perempuan Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik oleh karena “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia.” Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum perempuan proletar harus diperbaiki.17)
Dalam rangka menyelesaikan masalah reformasi perkawinan yang pelik itu pada tahun 1939 dibentuk sebuah badan yang bertugas meneliti hak-hak wanita dalam perkawinan, baik menurut adat, hukum Islam (fiqh), maupun hukum Eropa. Namun sebelum badan ini berhasil membuahkan sesuatu dalam rangka pembuatan kompromi antara golongan Islam dan bukan Islam, pada 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang.
Semasa pendudukan Jepang semua organisasi perempuan Indonesia dilarang. Hanya satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial.18) Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri. Seperti halnya organisasi-organisasi perempuan sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum perempuan, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia bekerja “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” mereka. Gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi perempuan, antara lain Gerakan Wanita Sosialis (GWS), sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang perempuan, ditangkap dan dibunuh.
Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kepulauan Indonesia. Perang kemerdekaan yang sengit terjadi, yang berkesudahan dengan kekalahan Belanda pada tahun 1949.
Seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan perempuan. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru lahir itu (1945); kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan pun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional. Dalam bulan Desember 1945 kongres perempuan nasional diadakan di Klaten, dan kongres berikutnya di Solo tahun 1946. Kongres Wanita Indonesia dibentuk sebagai suatu federasi dari semua organisasi perempuan yang menyokong kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapur umum dibentuk oleh berbagai organisasi perempuan, dan kaum perempuan memainkan peranan penting dalam membangun jalur komunikasi antara perbagai satuan gerilya. Banyak perempuan yang bahkan memanggul senjata. Sementara itu, kaum perempuan menyuarakan tuntutan mereka: upah yang sama dan hak yang sama atas kerja, perbaikan hukum perkawinan, pendidikan untuk kaum perempuan, dan lain-lain.
Sekalipun terjadi kehancuran akibat perang dan kesulitan ekonomi, tibalah saatnya bagi timbulnya harapan-harapan besar: Indonesia baru pasti akan bangkit bila kemerdekaan telah berhasil direbut, dengan emansipasi penuh seluruh rakyat yang tertindas, perempuan maupun laki-1aki. Namun segera terbukti bahwa Presiden Sukarno yang kelak menamakan dirinya “Pemimpin Tertinggi Gerakan Wanita Revolusioner”19) itu tak lebih hanya berpura-pura memberikan perhatian pada perjuangan kaum perempuan. Sesudah kemerdekaan tercapai masalah poligini, yang merupakan salah satu masalah sentral gerakan perempuan, masih juga belum terpecahkan. Begitu juga berlakunya pembagian kerja menurut jenis kelamin. Tidak ada langkah berarti yang diambil untuk melaksanakan reformasi perundang-undangan yang telah terjadi, misalnya undang-undang perburuhan yang sampai sekarang sebagian besar masih tetap berupa tulisan di atas kertas semata.
Perjuangan untuk penghapusan poligini tetap merupakan masalah penting sampai ketika Presiden Sukarno memadu istri pertamanya pada tahun 1954, suatu tindakan yang merupakan pukulan besar bagi gerakan perempuan.20) Timbullah dilema: apakah harus mengesampingkan masalah ini, ataukah harus mengecam sang pahlawan bangsa, dengan risiko dicap sebagai anti-nasionalis. Persatuan gerakan perempuan menjadi sangat lemah, karena sementara golongan tetap meneruskan perjuangan anti-poligini; dalam hal ini terutama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), sedangkan golongan-golongan lain mengabaikan masalah tersebut. Baru pada tahun 1974 undang-undang perkawinan baru disahkan, tetapi karena tekanan golongan Islam poligini masih tetap dipertahankan walaupun agak dibatasi.
Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan perempuan Indonesia, yang telah dibangun pada hari-hari perjuangan nasional dahulu, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian perempuan musing-musing. Ketegangan antara golongan perempuan Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan, bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah agak mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.
Sejarah Ringkas Partai Komunis Indonesia
Sejak paruh kedua dasa-warsa 1950-an panggung politik Indonesia menjadi semakin dikuasai oleh ketegangan antara tiga golongan terkemuka: Angkatan Darat, organisasi-organisasi Islam, dan golongan komunis. Kharisma pribadi Presiden Sukarno sajalah yang menjadi faktor penengah utama yang menjaga keseimbangan yang rawan itu.
Gerakan Wanita Indonesia atau GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Oleh karena organisasi ini sangat dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka terlebih dahulu saya perlu mengemukakan sejarah singkat partai ini. PKI didirikan tahun 1920, dalam kerjasama erat dengan sayap kiri dalam Sarekat Islam, sebuah organisasi Islam yang pada mulanya hanya menyokong kepentingan dagang nasional. Pada 1926-1927 di berbagai penjuru negeri pecah pemberontakan nasional, yang PKI terlibat di dalamnya. Penindasan kejam terhadapnya mengakibatkan PKI menjadi sangat terpukul. Maka sekarang nasionalisme borjuis dimungkinkan untuk berkembang, dan dalam tahun 1927 berdirilah sebuah partai nasionalis bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Sukarno sebagai salah seorang pemrakarsanya.
Dalam tahun 1945 PKI dibangun kembali sebagai organisasi legal, dan segera memulai pembenahan organisasinya. Tetapi pada tahun 1948, pada saat pasangnya perjuangan nasional, leader-leader PKI (bukan pimpinan nasionalnya) terlibat dalam pemberontakan Madiun menentang pasukan-pasukan tentara Republik Indonesia. Peristiwa ini dipandang sebagai pemberontakan yang bersifat anti-nasional, dan karenanya ditindas dengan kekerasan. Sekali lagi PKI terpukul.
Sejak permulaan dasa-warsa 1950-an PKI berusaha mendapatkan massa pengikut seluas-luasnya. Gagasannya adalah membangun front persatuan nasional menentang imperialisme dan feodalisme, dengan bekerja-sama partai-partai lain. Pimpinan nasional partai berpendapat bahwa kerja-sama ini lebih mudah dicapai kalau perjuangan melawan imperialisme, bukannya melawan “sisa-sisa feodal” dalam masyarakat, yang lebih diutamakan. Organisasi-organisasi massa, seperti organisasi tani, buruh, perempuan dan pemuda, membantu partai dengan menghimpun massa pengikut. Taktik ini ternyata sangat berhasil, dalam arti bahwa dalam pemilihan umum pertama 1955 PKI, yang memperoleh 16,3% suara, menjadi partai terbesar keempat sesudah PNI dan dua partai Islam, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Ini sungguh sangat mengejutkan karena terjadi begitu cepat sesudah pemberontakan Madiun. Keberhasilan ini menimbulkan amarah di pihak kelompok-kelompok politik lain, dan karena itu dibentuklah front anti-komunis, yang terdiri atas golongan-golongan agama dan militer.
Ketegangan antara berbagai golongan politik meningkat. Situasi ekonomi memburuk dengan cepat, dan keresahan beberapa daerah memuncak menjadi pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. Dalam usahanya untuk memperkuat kedudukannya, agar bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, tahun 1959 Sukarno membubarkan parlemen dan mengumumkan politik Demokrasi Terpimpin. Tahun-tahun berikutnya PKI dan Sukarno semakin erat berangkulan. Berbeda dengan partai partai politik lain, karena disiplin partainya, PKI tidak terlalu dirugikan oleh pembubaran parlemen. PKI berkembang pesat, dan segera menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Sukarno memerlukan PKI untuk mencegah Angkatan Darat bersama golongan Islam terlalu banyak memperoleh kekuasaan; sebaliknya PKI memerlukan perlindungan Sukarno untuk menghadapi kedua musuhnya yang sama itu. Dalam tahun 1960 Sukarno meluncurkan formula NASAKOM: kerjasama kekuatan-kekuatan nasionalis (NAS), agama (A), dan komunis (KOM) untuk membangun Indonesia yang adil makmur aman sentausa. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, orang-orang komunis disertakan dalam pemerintahan, yang sangat tidak disukai oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sekalipun resminya tidak disertakan dalam NASAKOM, semakin mendominasi di bidang politik, ekonomi, maupun militer.
Sejak bulan Mei 1963 dilancarkan kampanye anti-Malaysia. Pembentukan federasi Malaysia dipandang sebagai rencana neo-kolonialisme Inggris, dan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno melancarkan “politik konfrontasi” terhadap negara baru ini. Dukungan massa yang sebesar-besarnya dikerahkan dalam rangka kampanye menentang “the old established forces” (OLDEFOS, kekuatan-kekuatan lama yang bercokol), dan PKI adalah salah satu penyokong kampanye anti-imperialisme yang paling aktif. Walaupun perhatian Sukarno lebih banyak dicurahkan pada perjuangan menentang imperialisme daripada pembangunan sosialisme di dalam negeri, namun ia berusaha melaksanakan beberapa langkah sosialis, seperti misalnya landreform (perombakan pemilikan tanah pertanian) tahun 1960. PKI, dan khususnya, kaum tani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), aktif menyambut tindakan ini dengan memperjuangkan kepentingan petani kecil dan buruh tani. Ketika kemudian menjadi jelas bahwa landreform sangat sulit diberlakukan pada tanah-tanah milik petani kaya yang luasnya melebihi batas maksimum, PKI mendukung BTI yang menjalankan “aksi sepihak” sebagai cara kaum tani memperoleh tanah dengan paksa. Aksi-aksi ini pada tahun 1964 menimbulkan ketegangan hebat di desa-desa: banyak orang konservatif, terutama golongan-golongan Muslim menjadi memusuhi mereka.21)
GERWANI — Sekilas Sejarah
Sejalan dengan berkembangnya pengaruh PKI dan PNI yang berhaluan kiri, sejak akhir dasa-warsa 1950-an dua organisasi perempuan kiri mulai memperoleh kedudukan penting, GERWANI yang rnendukung PKI dan Wanita Marhaen yang nasionalis.22) GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar dulu. Kaum perempuan dalam GERWIS umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka punya hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.
Pada tahun 1954, ketika anggotanya mencapai 80.000, sejalan dengan politik PKI saat itu, GERWIS memutuskan untuk lebih berencana menarik kaum perempuan dari kalangan massa.23) Sebagai simbol untuk keputusannya ini, nama organisasi diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Dalam kurun waktu itu GERWANI mengarnbil peranan sangat aktif dalam kampanye-kampanye untuk pemilihan umum parlementer, dan berhasil pula: empat orang anggotanya terpilih dalam pemilihan umum 1955 itu. Tahun 1956 keanggotaannya mencapai lebih dari setengah juta. Namun terlepas dari massa anggota yang terus meningkat (tahun 1960 dikatakan telah mencapai sekitar 700.000), jumlah kader perempuan masih tetap agak kecil (tiga di pimpinan pusat, dan bahkan tidak satu orang pun di setiap cabang — padahal jumlah cabang sudah banyak, tahun 1957 tercatat ada 1,83 cabang).24) Dalam tahun-tahun ini usaha pertama-tama diarahkan untuk mencapai pulaupulau luar Jawa. Kader-kader dari Jawa dikirim ke berbagai penjuru Nusantara untuk mendirikan cabang-cabang organisasi.
Karnpanye GERWANI tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Organisasi ini juga melakukan agitasi untuk rnemberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan. Beberapa orang perempuan telah terpilih menjadi lurah, tetapi tidak bisa menjalankan jabatan karena hukum kolonial melarang kaum perempuan menduduki jabatan semacam ini.
Tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tutisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Sukarno. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.
Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan BTI. Pada tahun 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas bersama persoalan mereka.25) Belakangan GERWANI juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan.
Di samping kegiatannya di tengah-tengah perempuan tani, GERWANI juga melakukan serangkaian kegiatan lain yang menarik. Di antaranya adalah kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai tahun 1955, perubahan undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Para aktivis GERWANI melakukan kegiatan besar-besaran pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masanya, termasuk masalah-masalah perempuan. Bersama dengan kaum perempun dari organisasi-organisasi lain, mereka saling membantu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kampung, kota, maupun provinsi, mengenai soal-soal seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, kebersihan, dan juga soal-soal yang lebih bersifat “feminis” seperti pelacuran, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan. Disediakan bantuan hukum, juga bantuan untuk korban banjir dan bencana alam lainnya.
Bersama dengan anggota-anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lain (selain organisasi massa tani yang telah disebut di atas adalah organisasi massa buruh yang kuat, organisasi massa pemuda, dan organisasi kebudayaan), GERWANI ikut serta dalam macam-macam demonstrasi, pawai atau protes. GERWANI membantu sekretariat perempuan serikat buruh, dalam perjuangan mereka menuntut hak-hak buruh perempuan, misalnya upah yang sama, pelaksanaan undang-undang perburuhan, dan perlindungan terhadap penyerangan seksual.
GERWANI menerbitkan dua majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pernbaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan lain-lain, tetapi juga soal-soal yang lebih “feminis” dan “kiri” seperti kebutuhan akan taman kanak- kanak, kejahatan imperialisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Amerika yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar, dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligini, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, serta masalah-masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi-konferensi yang akan datang, laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis, dan lain-lain. Apabila Api Kartini terutama terbit untuk menarik perempuan golongan tengah, dan meyakinkan mereka bahwa GERWANI pun memberikan perhatian pada masalah-masalah “tradisional” perempuan, Berita Gerwani yang lebih radikal bermaksud memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas mereka.
Hubungan GERWANI dengan PKI
Salah satu di antara masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi GERWANI dan yang juga menimbulkan diskusi-diskusi hangat terutama di kalangan pimpinan pusatnya adalah persoalan “otonomi” organisasi dalam hubungannya dengan pimpinan PKI. Khususnya karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965, masalah ini perlu dianalisis dengan lebih rinci.
Pada awal dasa-warsa 1950-an terjadi perdebatan sengit antara anggota-anggota organisasi (ketika itu masih GERWIS) yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran sangat tinggi mengenai soal-soal organisasi, khususnya soal-soal yang lebih “feminis” seperti poligini, dengan di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan masuknya juga orang-orang yang tidak begitu sadar tentang soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat-debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif kalau memperluas keanggotaannya di kalangan massa, yang berangsur-angsur dan dengan kerja keras akan ditingkatkan kesadarannya. Dalam jangka panjang khalayak yang lebih besar akan dijangkau, meskipun soal-soal yang diangkat tidak seluruhnya dibahas secara ideologis (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti yang diinginkan. Golongan “murni” kalah dalam pertarungan ini, dan golongan yang menghendaki GERWIS/GERWANI lebih mendekat ke PKI dengan pendekatan garis massanya mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian secara resmi GERWANI tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Pada bulan Desember 1965 rencananya akan diselenggarakan kongres yang akan membahas masalah afiliasi ini. Mungkin sekali gagasan afiliasi dengan PKI akan diterima kongres, tetapi peristiwa bulan Oktober 1965 menggagalkannya.
Implikasi lain ialah bahwa organisasi sebenarnya belum pernah membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional, walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidak adilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya dipandang nyaris sebagai tugas perempuan saja.
Jadi ringkasnya hubungan GERWANI dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan rumit. Pada umumnya GERWANI menyokong kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada beberapa titik perselisihan di antara keduanya. Pada awal dasa-warsa 1950-an, ketika ketegangan politik meningkat dan masyarakat Indonesia semakin mengalami politisasi dan polarisasi, GERWANI bergeser semakin dekat dengan PKI.
Perkembangan ini terbawa oleh mereka yang mempunyai keanggotaan rangkap, PKI dan GERWANI sekaligus. Tetapi sampai saat terakhir GERWANI tidak pernah secara resmi menjadi bagian perempuan PKI.
Beberapa Masalah Intern GERWANI
Ditinjau dari sudut ideologi tentang keluarga dan seksualitas, GERWANI sebagai organisasi agak bersifat konservatif, dan sangat ingin mempertahankan citra mendukung kaidah-kaidah zamannya. Bentuk “pelembagaan” hubungan seksual yang lebih dikehendaki ialah hubungan heteroseksual yang monogami. Mereka menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan perkawinan, dimana pasangan suami-istri yang menghadapi masalah-masalah gawat bisa memusyawarahkannya, dalam rangka menyelamatkan keutuhan perkawinan. Satu-satunya persoalan yang organisasi bersikap agak keras adalah menyangkut poligini, yakni orang-orang yang mau dimadu tidak boleh menjadi anggota organisasi. Kalau ada anggota yang mau menjadi istri kedua, ia akan dipecat. Tindakan demikian kadang menimbulkan masalah serius di kalangan laki-laki anggota PKI dan organisasi massanya. Pemimpin yang khususnya berhasil kadang-kadang terbujuk untuk menuai hadiah tradisional dari keberhasilannya itu, yaitu menikahi istri kedua, yang lebih muda. Jika istri pertama datang meminta bantuan GERWANI, maka GERWANI akan membantunya, mengutuk sikap “feodal” laki-laki bersangkutan, yang memandang dirinya begitu “maju.”
Walaupun jumlah kader GERWANI barangkali sedikit, dan tingkat pendidikan serta ideologi dari banyak kader daerahnya umumnya agak rendah, tetapi pengabdian dan tanggung-jawab mereka itu sangat mengesankan. Kader-kader muda di daerah-daerah sanggup berjalan kaki berhari-hari tanpa memakai sandal atau sepatu, naik-turun gunung, melewati sawah ladang, mendatangi kaum miskin di desa-desa terpencil dan bekerja bersama-sama kaum perempuan di sana, mendidik mereka, serta berusaha membantu memecahkan persoalan-persoalan mereka. Sebagian besar kader benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk organisasi, bekerja keras sejauh kemampuan mereka dari pagi buta sampai larut malam, sering-kali dalam keadaan yang penuh kesulitan. semangat dan keyakinan mereka pada kemampuan organisasi sangat bertentangan dengan keengganan di kalangan banyak perempuan golongan menengah sekarang, yang diwajibkan aktif dalam organisasi perempuan masing-masing menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terutama dirumuskan oleh pemerintahan laki-laki negeri ini.
Sekalipun GERWANI terus-menerus berusaha mendidik kader-kadernya, tetapi pertumbuhan organisasi yang pesat mengakibatkan persoalan kurangnya kader yang terlatih tetap tidak terjawab. Akibatnya para anggota dan kader yang aktif sering tertimbun pekerjaan. Banyak kader mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang mendesak itu.
Kader-kader ini menghadapi banyak kesulitan. Yang pertama adalah jalur komunikasi dengan pimpinan nasional di Jakarta itu sulit dan lama. Kadang-kadang diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban atas surat-surat yang mereka kirim. Kedua, mereka menghadapi oposisi keras dari kalangan Angkatan Darat maupun dari kelompok kelompok Muslim tertentu. Dalam masalah ini kader-kader umumnya bersandar pada kebijakan masing-masing, o1eh karena pimpinan pusat tidak memberikan banyak perhatian khusus untuk mencari kesepakatan dengan organisasi-organisasi perempuan Islam. Dalam tahun-tahun terakhir riwayatnya, GERWANI demikian kuatnya sehingga timbul permusuhan dari kalangan perempuan Islam dan agama-agama lain. Aisyah, salah satu organisasi perempuan Islam yang terkuat dan tertua, merasa sangat terancam oleh kekuatan GERWANI, dan baru merasa lega sesudah GERWANI dihancurkan setelah Oktober 1965. Kesulitan lain yang dihadapi para kader, khususnya di luar Jawa, adalah terlalu besarnya perhatian pada persoalan yang relevan untuk kaum perempuan Jawa. Perbedaan daerah di Indonesia demikian besarnya sehingga hal-hal yang sangat penting bagi kaum perempuan Jawa mungkin sekali sangat jauh berbeda dengan bagi kaum perempuan, misalnya, di Sulawesi atau Sumatra Barat.
Persoalan terakhir yang ingin saya kemukakan ialah sentralisasi kepemimpinan yang sangat kuat: Keputusan-keputusan terpenting sesungguhnya dibuat di Jakarta, khususnya yang menyangkut kebijakan nasional, arti penting kampanye-kampanye tertentu, hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan lain, dan dengan PKI serta organisasi- organisasi massanya. Saya berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor: (1) struktur hirarkis “sentralisme demokratis” yang menjadi kecenderungan kebanyakan organisasi kiri; dan (2) paham Jawa tentang kepemimpinan. Jawa selalu memiliki ciri kepemimpinan yang sangat hirarkis dan sentralistis. Akibatnya ialah pimpinan pusat tidak selalu menyadari tentang berbagai masalah paling mendesak yang dihadapi kader di daerah-daerah, terlalu terserap pada persoalan-persoalan nasional.
GERWANI dan Hubungannya dengan Organisasi-Organisasi Perempuan Lain
Pada masa itu GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling pesat perkembangannya, sekaligus juga paling berpengaruh dan paling kontroversial. Ketika itu organisasi-organisasi perempuan yang lain juga sangat aktif, sehingga bisa dikatakan bahwa gerakan perempuan sedang berkembang. Walaupun pada tingkat nasional tarnpak jelas adanya perbedaan tertentu antara organisasi-organisasi yang terpenting, tetapi di daerah-daerah kerja-sama dapat terjalin dengan baik. Kongres Wanita Indonesia (saat itu disingkat KWI) adalah suatu badan koordinasi bagi semua organisasi perempuan. Sebagai akibat adanya perbedaan yang semakin mendalam antara bermacam-macam organisasi perempuan sejak tercapainya kemerdekaan, kongres pun kehilangan banyak kemampuannya. Selama dasa-warsa 1950-an sampai tahun 1964, kongres ini praktis hanya tinggal sekretariat di tingkat pusat, tanpa kekuatan eksekutif yang berarti. Para anggota pengurus KWI mengingatkan kembali tentang semangat anggota-anggota GERWANI, dan apa yang mereka namakan sebagai usaha GERWANI untuk mendominasi organisasi-organisasi perempuan lainnya. Para anggota GERWANI memang selalu di barisan terdepan dalam setiap kegiatan KWI, dan mereka pun hadir dalam banyak konferensi internasional, misalnya di Tiongkok, Uni Soviet, dan India, bersama-sama dengan anggota-anggota organisasi-organisasi perempuan lain.
Seperti disebutkan di atas, hubungan GERWANI dengan golongan perempuan Islam agak tegang. Demikian pula halnya hubungannya dengan organisasi perempuan nasionalis yang terbesar, Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Persoalan dengan PERWARI ini agaknya bisa dibagi menjadi dua masalah pokok. Pertama, ada perbedaan yang sangat besar dalam hal keanggotaan. Sebagian besar anggota PERWARI berasal dari kalangan borjuasi, terutama istri-istri intelektual dan birokrat yang merupakan inti pengikut Presiden Sukarno. Banyak intelektual perempuan yang menjadi anggota, tetapi pada umumnya organisasi ini agak bersuasana borjuasi-tradisional Barat. Sedang anggota GERWANI lebih banyak berasal dari perempuan miskin dari lapisan menengah bawah dan kelas buruh, walaupun seperti sudah disebutkan di atas melalui Api Kartini mereka berusaha menarik lebih banyak kaum perempuan borjuis. Kedua, PERWARI, khususnya pada diri ketuanya, Sujatin Kartowijono, mengambil sikap keras mengenai masalah poligini, juga pada saat perkawinan Presiden Sukarno yang kedua tahun 1954. GERWANI sebegitu jauh tidak terlalu keras menentang Presiden Sukarno. Untuk keberaniannya itu PERWARI harus membayar mahal: banyak fasilitas yang dulu diperolehnya menjadi hilang.
Sungguh berat tugas KWI untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan itu. Pada tahun 1958 anggota anggota GERWANI mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada dalam KWI dengan maksud agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin. Dibentuklah “Gerakan Massa” di dalam KWI. Golongan kiri (termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam) berusaha mendorong KWI memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dengan gerakan sosialisme. Beberapa orang pengurus KWI yang lain, seperti Maria Ulfah, dengan sengit menentang usaha yang disebutnya “infiltrasi” GERWANI ini, dan “Gerakan Massa” pun dibubarkan. Tetapi KWI tidak bisa menghindar berada sekereta dengan golongan kiri. Pada kongresnya tahun 1961 wewenang eksekutif sekretariat diperluas, dan diputuskan juga bahwa KWI adalah “alat revolusi,” sesuai dengan semboyan pada masa itu. Maka kegiatan-kegiatan demi kaum perempuan miskin pun lebih banyak diselenggarakan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam organisasi. Golongan kanan, terutama golongan Islam, menolak gerakan kiri ini. Dalam tahun 1962 KWI menjadi anggota Front Nasional, yang membolehkan anggota-anggotanya, terutama dari GERWANI, untuk mengikuti latihan sukarelawan untuk perjuangan nasional yang lebih besar, yaitu “pembebasan” Irian Barat dan menentang pembentukan federasi Malaysia. Pada kongres tahun 1964 namanya yang lama, KOWANI, digunakan lagi, dan Nyonya Subandrio, seorang tokoh perempuan nasionalis kiri, menjadi ketuanya. KOWANI terus bergeser ke kiri, dan tanggal 8 Maret 1965 dirayakan sebagai peristiwa nasional. Perebutan kekuasaan Oktober 1965 mengakhiri proses ini.
Sekitar 1964 dan 1965 GERWANI mengorganisasikan beberapa demonstrasi massa yang sangat militan untuk memprotes laju inflasi dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Misalnya tahun 1965 banyak anggota GERWANI ikut serta dalam demonstrasi yang berlangsung dengan kekerasan di Surabaya. Rumah gubernur rusak berat akibat demonstrasi ini. Dalam tahun yang sama GERWANI telah menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sekitar 1,5 juta. Kaum intelektual, guru, bidan, dan buruh, serta petani terhimpun di dalamnya.
Pada waktu itu semua kekuatan kiri terpaksa semakin bergantung pada politik tengah Presiden Sukarno, mengingat ketegangan yang makin menajam dengan golongan Islam dan Angkatan Darat. Seperti sudah dikemukakan di atas, bagi GERWANI yang masih tetap berjuang menentang poligini dan menuntut reformasi perkawinan, hal ini merupakan dilema. Dalam kongres GERWANI 1954, tuntutan undang-undang perkawinan baru menjadi butir pertama dari program lima butir yang baru disahkan. Sepuluh tahun kemudian, 1964, semua semboyan nasionalis kiri pada waktu itu dicantumkan lagi, tetapi hampir tidak ada sepatah katapun mengenai persoalan poligini. Ini pertanda bahwa di dalam masa sepuluh tahun itu posisi GERWANI telah bergeser, setidak-tidaknya pada tingkat pusat. Soal “feminis” terpenting saat itu, yaitu undang-undang perkawinan baru, dikesampingkan. Tetapi di daerah, kader-kader dan anggota-anggota GERWANI terus berjuang melawan poligini dan akibat-akibatnya terhadap kaum perempuan. Pada pidato ketua GERWANI yang disampaikan tahun 1964 antara lain dikemukakan bahwa GERWANI bertentangan dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang menurut kata-kata ketua ini “hanya giat berjuang untuk kepentingan nyonya-nyonya pejabat tinggi.” Jelas kata-kata tersebut dialamatkan pada PERWARI. Ketua GERWANI mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan demikian sebenarnya tidak jelek, tetapi bisa digunakan sebagai serangan terhadap pribadi Presiden Sukarno, “di tengah-tengah politik konfrontasi terhadap Malaysia seperti sekarang ini.” Serangan itu harus dijawab, kata ketua GERWANI kepada hadirin, karena itu perjuangan harus diarahkan pada kepentingan rakyat miskin, yaitu buruh tani dan tani miskin.26) Tampaknya jelas bahwa GERWANI menolak banyak soal yang saat itu disebut “kontra-revolusioner” yang tidak secara langsung berhubungari dengan perjuangan anti-imperialisme, dan yang bisa membahayakan kedudukan politik GERWANI dan PKI di mata Presiden Sukarno.
Kudeta Militer don Akibatnya
Di tengah suasana politik yang sangat rawan itu, pada malam hari tanggal 30 September 1965 sejumlah perwira menengah Angkatan Darat menculik dan membunuh enam orang jenderal. Sejauh mana Presiden Sukarno dan PKI terlibat dalam usaha perebutan kekuasan ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Baru-baru ini diperoleh bukti bahwa CIA (Central Inteligence Agency, badan intelijen Amerika Serikat) terlibat di dalamnya bersama dengan KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.27) Angkatan Darat, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang saat itu merupakan tokoh urutan kedua, segera menguasai keadaan dan berhasil melempar kesalahan pada PKI berikut organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Salah satu di antara aset paling penting Angkatan Darat yang bisa digunakan untuk memberatkan tuduhannya terhadap PKI ialah kenyataan bahwa pembunuhan itu terjadi di Lubang Buaya, di dekat Pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia, tempat sukarelawan-sukarelawan Pemuda Rakyat dengan dibantu sejumlah anggota GERWANI menjalani latihan dalam rangka aksi ganyang Malaysia yang sedang menggelora.
Sesungguhnya tidak ada yang luar biasa dalam hal ini, pemuda-pemudi dari golongan nasionalis mendapatkan latihan yang sama, dan menurut rencana sehari setelah kup, yakni pada 1 Oktober yang mendapat giliran latihan adalah pemuda-pemudi Muslim. Tetapi sesudah mayat para jenderal yang terbunuh ditemukan, Angkatan Darat menyebar cerita keji tentang upacara pembunuhan jenderal-jenderal itu oleh perempuan-perempuan muda komunis yang “mendapatkan latihan khusus.” Diceritakan bahwa perempuan-perempuan ini melakukan “tarian cabul” dan menyayat-nyayat tubuh para jenderal dengan silet yang dibagi-bagikan kepada mereka; mencungkil mata dan memotong alat kelamin para korban. Kisah-kisah tentang kejahatan seksual perempuan-perempuan komunis itu membangkitkan amarah kalangan massa Islam. Koran-koran menyiarkan citra perempuan yang sama sekali bertentangan dengan segala nilai perempuan Indonesia yang semestinya: lemah-lembut, pendiam, penurut, sopan, ibu yang penuh kasih-sayang, dan istri yang setia. Tetapi para ahli forensik, yang memeriksa mayat-mayat itu sesudah diangkat dari sumur tempat mereka dibuang, tidak mendapati adanya bekas-bekas luka seperti yang dituduhkan.28) Jika kisah-kisah seperti itu sudah cukup biadab di mata kaum Muslim ortodoks, apalagi laporan yang diedarkan belakangan: Ketua PKI D.N. Aidit punya ratusan anggota GERWANI yang telah dilatih menjadi pelacur untuk melayani dirinya beserta anggota-anggota PKI lainnya. Dalam karikatur yang dimuat, misalnya, dalam koran Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata, PKI digambarkan sebagai setan dengan GERWANI sebagai ibu-ibu jahat, yang meninggalkan anak-anak mereka sendirian dan bahkan tega membunuhnya. Tuduhan tersebut kemudian dihubungkan dengan terbunuhnya anak perempuan Jenderal Nasution dalam peristiwa itu (Nasution sendiri lolos). Kenyataan yang terjadi seorang tentara menembak si anak di rumahnya ketika mencari ayahnya. Para anggota GERWANI dikatakan bukan wanita “sejati” dan berhati jahat. Maka, seperti pesan yang terbaca, membersihkan masyarakat dari “bencana” itu bukanlah perbuatan dosa.
Kombinasi propaganda koran-koran dan Angkatan Darat itu berhasil gilang-gemilang. Barangkali bisa dikatakan merupakan satu-satunya kampanye fltnah yang paling berhasil dalam sejarah dunia modern. Sampai saat sekarang pun kisah-kisah kekejian yang konon dilakukan perempuan-perempuan komunis di Lubang Buaya masih dipercaya luas di Indonesia. Bahkan para ilmuwan terkenal seperti Benedict Anderson dan Ruth McVey pun, dalam tulisan mereka yang merupakan usaha pertama untuk menganalis kudeta itu, mencerminkan pandangan Angkatan Darat: “tiga orang (jenderal) lainnya diludahi dan dihina oleh orang-orang GERWANI dan Pemuda Rakyat, yang diberi tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh presiden,” dan “ia (Letnan Tendean), mulanya dipukuh habis-habisan dan kemudian, setelah ia jatuh tersungkur di tanah (barangkali sudah mati), perempuan-perempuan GERWANI, yang kebanyakan masih remaja, yang telah diberi silet dan pisau, berbaris antri, dan diperintahkan menyayat tubuhnya secara bergiliran.”29) Walaupun mereka berpendapat bahwa seluruh skenario ini dirancang sebagai “penumpahan darah korban-korban tak bersalah,” dan bahwa motif pelibatan GERWANI dan Pemuda Rakyat adalah untuk “melibatkan dan melumpuhkan PKI”30) mereka tidak mempertanyakan kebenaran “pengakuan” gadis-gadis yang ditahan dan disiksa habishabisan itu.
Akan tetapi fakta yang sebenarnya ialah bahwa tidak seorang perempuan pun yang katanya ikut serta dalam tarian cabul, dan yang melacurkan diri dengan “gila-gilaan,” pernah diajukan ke depan meja hijau pengadilan, sekalipun mereka semua telah ditangkap dan ditahan. Padahal pengadilan seperti itu, seperti yang dikemukakan Brian May, pasti akan punya dampak propaganda yang luar biasa. Ini tidak aneh bila kita ingat bahwa “bukti” yang mereka gunakan untuk menuduh GERWANI itu, sekurang-kurangnya sebagian, “dibuat di kamp-kamp tahanan, dengan menggunakan gadis-gadis tahanan sebagai “pelaku” untuk bahan yang kemudian dipropagandakan sebagai “bukti” tentang keterlibatan mereka.31)
Histeria massa yang timbul kemudian menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan GERWANI dan semua organisasi lain yang berkaitan dengan PKI. Dalam periode teror yang kemudian timbul, lebih dari setengah juta orang dibunuh dan lebih dari tiga per empat juta lainnya ditahan. Banyak dari mereka ditahan selama 15 tahun atau lebih tanpa proses pengadilan, tetapi hanya belasan di antara mereka yang pernah diadili. Dan, walaupun keterlibatan mereka dalam kudeta tidak terbukti sama sekali, sidang-sidang pengadilan sekitar pertengahan 1970-an itu telah menjadi alat pembenaran untuk mendiskreditkan GERWANI dan gerakan kiri seluruhnya.
Massa luas digerakkan untuk berdemonstrasi melawan semua organisasi kiri. Golongan-golongan perempuan yang anti-GERWANI membentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia). Mereka menuntut agar semua organisasi dibersihkan dari unsur-unsur kiri, dan agar semua organisasi kiri dinyatakan terlarang. Kampanye menjatuhkan GERWANI itu berhasil gilang-gemilang. Ingatan pada GERWANI benar-benar telah dihilangkan dari sejarah resmi gerakan perempuan Indonesia,32) dan orang-orang yang pernah menjadi anggotanya masih menghadapi bahaya kalau terang-terangan mengakui pernah terlibat GERWANI dalam bentuk apa pun. Berakhirnya riwayat organisasi perempuan Indonesia yang terbesar ini sungguh mendadak, cepat, dan tidak terduga-duga.
Masih pada akhir bulan Oktober 1965 GERWANI secara resmi dikeluarkan dari KOWANI. Tetapi sulit benar-benar menghapus pengaruh GERWANI yang kuat pada KOWANI. Evaluasi terhadap kegiatan KOWANI baru-baru ini menyatakan bahwa sebagai akibat pengaruh kiri terutama melalui diri ketua KOWANI Nyonya Subandrio, istri tokoh nasionalis kiri, maka sampai tahun 1966 pun KOWANI masih memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret.33) Tahun 1966 GERWANI secara resmi dinyatakan terlarang. Dalam proses pembentukan pemerintah “Orde Baru” Jenderal Soeharto, KOWANI dan semua organisasi perempuan yang lain harus “menyesuaikan diri.” Secara berangsur-angsur hampir semua program sosial dan ekonomi mereka yang mengabdi kepentingan perempuan miskin dan perempuan desa harus dihapuskan.
Walaupun GERWANI dan semua organisasi kiri lainnya telah dibubarkan dan dihancurkan sama selcali, ketakutan akan kekacauan yang ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu masih tetap ditiup-tiupkan di kalangan rakyat. Penduduk terus-menerus diingatkan pada akibat-akibat mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh organisasi perempuan kiri itu. Rakyat dihasut dengan kebencian mendalam terhadap “Setan Komunis” yang pengaruh jahatnya dikatakan luar biasa kuat terhadap kaum perempuan.
Obat paling manjur untuk melawan “bahaya” ini konon haruslah dengan menegaskan kuat-kuat peran kaum perempuan sebagai istri, ibu, dan ibu rumah-tangga. Agen-agen utama untuk mencapainya adalah organisasi-organisasi perempuan yang ada yang tampil kembali dalam bentuk baru. Sekarang seluruh organisasi perempuan telah dikekang atau dibenahi, agar sejalan dengan tujuan pemerintah, dan bukannya ke arah emansipasi perempuan serta berjuang demi kepentingan perempuan miskin seperti yang diperjuangkan GERWANI. Maka dengan perebutan kekuasaan oleh militer di Indonesia, usaha pertama untuk membangun organisasi perempuan sosialis itu pun sama sekali hancur.
Organisasi-Organisasi Perempuan “Orde Baru”
Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jenderal Soeharto menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya, dan ia sendiri tampil sebagai presiden. Di bawah “Orde Baru”-nya (untuk dipertentangkan dengan “Orde Lama” masa Presiden Sukarno), semua organisasi massa dikekang sedang partai-partai politik disingkirkan atau dibikin tidak berdaya. Dengan memanfaatkan ketakutan rakyat yang telah tertanam melalui pembantaian besar-besaran terhadap kekuatan kiri yang terus berkepanjangan sampai tahun 1968, Soeharto berhasil menjalankan rencana-rencananya tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada pertengahan dasa-warsa 1970-an proses ini telah diselesaikan, dan masyarakat telah berhasil dibersihkan sama sekali dari “unsur-unsur kiri.33) Tidak berarti bahwa sekarang Angkatan Darat menikmati kekuasaan. Sebaliknya, Angkata Darat masih harus menggigit jari, dan Orde Baru bahkan menyusun partai politiknya sendiri, GOLKAR, sebuah gabungan dari berbagai golongan fungsional. Militer menguasai seluruh sektor masyarakat, termasuk di bidang ekonomi.34) Pada akhirnya, yang disingkirkan itu bukan hanya golongan kiri, tetapi perlahan-lahan juga kekuatan tengah. Pada saat sekarang mereka tidak hanya menganggap komunisme sebagai ajaran yang bertentangan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga liberalisme.
Untuk bisa mengerahkan dukungan massa guna kepentingan mengubah pemerintahan, Jenderal Soeharto mengadakan rapat-rapat umum pemuda, pelajar, dan juga kaum perempuan, KAWI, yang,sudah saya sebut di atas. Hampir semua musuh GERWANI tergabung di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Ibu Baroroh Baried, Ketua Aisyah, kepada saya: “Kami telah terlalu lama mendapat lampu merah. Dalam Orde Baru kami akhirnya kembali mendapat lampu hijau.” Hanya PERWARI yang tetap mempertahankan posisinya sebagi “satu-satunya” organisasi perempuan. Organisasi ini selalu berusaha mengelak dari masalah politik nasional. Sungguh menarik bahwa tidak ada satu organisasi perempuan pun yang secara terbuka mencela pembunuhan kejam orang-orang GERWANI, yang selama sepuluh sampai lima-belas tahun terakhir bekerja-sama dengan mereka. Beberapa tahun kemudian Wanita Katolik adalah organisasi yang pertama mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada, orang-orang GERWANI yang masih hidup dalam tahanan. Mereka mengunjungi tempat-tempat penahanan, membantu kehidupan para tahanan dan para korban.
Dalam tahun-tahun pertama sesudah kudeta, organisasi-organisasi perempuan telah dibersihkan dari “unsur-unsur kiri.” Misalnya, PERWARI, yang pada tahun-tahun terakhir menjelang kudeta menghadapi banyak kesulitan, menarik sejumlah istri pejabat tinggi tokoh nasional kiri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus. Dalam tahun 1966 mereka dipaksa keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Demikian juga berangsung-angsur PERWARI harus meninggalkan kegiatannya yang berhubungan dengan kepentingan kaum perempuan miskin.
Selama dua puluh tahun terakhir ini organisasi-organisasi yang semula menyambut “Orde Baru” pun menjadi kecewa. Lampu hijau bagi organisasi-organisasi Islam segera berubah menjadi selalu kemerah-merahan. Mereka boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian, boleh menjalankan “kegiatan amal” untuk perempuan miskin, bahkan di tengah-tengah perempuan desa (dan hanya merekalah organisasi perempuan yang bisa berbuat demikian selain organisasi-organisasi yang didirikan pemerintah.) Tetapi mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang tidak adil yang terjadi di masa pemerintah sekarang. Pada tahun 1978 PERWARI pun dipaksa untuk bergabung dengan resmi pada partai pemerintah GOLKAR. Semua organisasi perempuan yang menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial atau Departemen Dalam Negeri, menghadapi risiko besar. Organisasi-organisasi perempuan yang “independen” telah kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruh, kekuatan mereka.
Pemerintah telah menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, salah satunya adalah pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri, yang dikenal dengan nama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
PKK didirikan 1957, sebagai program pendidikan untuk kesejahteraan keluarga. Dalam pertengahan dasa-warsa 1960-an istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ibu Munadi, mempelopori pelaksanaan PKK sebagai bagian dari usaha pembangunan daerah. Sekarang ini PKK terbentuk di seluruh Indonesia. Kegiatannya diperluas sehingga mencakup semua program pemerintah yang ditetapkan untuk kaum perempuan. Tanggung-jawab mengenai program-program PKK ada di tangan Menteri Dalam Negeri. Istri Menteri Dalam Negeri secara resmi menjadi Ketua PKK, sedang suaminya menjadi “penasehat.” Program ini dikoordinasikan melalui, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita. Selain Aisyah, PKK adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan bergerak di tingkat desa. Struktur organisasinya bersifat hirarkis ketat. Di tingkat desa istri lurah menjadi Ketua PKK, tidak perduli apakah ia mampu dan berminat melakukan tugas itu atau tidak. Pola ini berlaku di setiap tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Organisasi diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga pidato-pidato para pimpinannya pun ditulis oleh Departemen Dalam Negeri.
Di bidang ideologi PKK menggalakkan “Panca Dharma Wanita,” yaitu: perempuan sebagai istri pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumahtangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan terakhir sebagai anggota masyarakat yang berguna. Semua kewajiban tersebut hendaknya ditunaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan “kodrat wanita.” Kodrat ini ialah bahwa perempuan bersifat lemah-lembut, tidak berbicara dengan suara keras, dan khususnya tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami dan orang-tua, melainkan menjadi istri yang penurut dan anak perempuan yang patuh.
Dalam prakteknya berarti bahwa kegiatan anggota PKK adalah membuat karangan bunga, jahit-menjahit, masak-memasak, mengikuti penataran-penataran indoktrinasi ideologi negara, dan siap mernbantu pemerintah setiap saat pemerintah memerlukannya. Anggota PKK tidak berjuang untuk hak-hak kaum perempuan, karena resminya kaum perempuan sudah beremansipasi. Berbicara tentang penindasan terhadap perempuan berarti mempertanyakan politik pemerintah, dan ini adalah perbuatan tabu yang menyebabkan orang bisa dituduh berbuat subversi.
Dengan demikian, sebagai organisasi PKK terutama beranggotakan istri-istri pegawai negeri. Atas dasar “kesadaran” para istri, ini harus menyusun rencana-rencana untuk dipertimbangkan oleh para pejabat dari bermacam-macam departemen yang terkait. Rencana ini kemudian diseleksi, disetujui, dan disahkan oleh para suami yang digaji sebagai pegawai negeri. Pada akhir dasa-warsa 1970-an, sewaktu menjalankan penelitian lapangan di Solo, Jawa Tengah, saya menemukan keadaan berikut. Di kecamatan tempat saya melakukan penelitian, istri Camat memimpin rapat-rapat PKK. Ibu Camat secara resmi membuka rapat dan selanjutnya salah seorang anggota pengurus, yang lebih kompeten mengambil-alih pimpinan. Ibu Camat selanjutnya bisa beristirahat sesuka hati, melewatkan waktunya dengan cara yang lebih sesuai baginya daripada memimpin rapat yang tidak santai itu. Tetapi ia duduk di kursi kehormatan dengan mengenakan kain dan kebaya yang paling indah. Maka jelas bagi siapa saja bahwa dialah tokoh yang paling penting di antara mereka. Yang demikian hanya terjadi di dalam rapat-rapat bulanan rutin. Karena pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya perayaan hari proklamasi kemerdekaan, suaminyalah yang berpidato utama untuk acara itu, dan ia jugalah tokoh yang paling penting.
Di samping demonstrasi masak-memasak atau kegiatan semacamnya, PKK terutama ikut serta dalam program keluarga berencana.35) PKK juga digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengumpulkan suara bagi GOLKAR dalam pemilihan umum. Camat sendiri akan benar-benar memperhatikan hal ini, karena sedikit-banyak jabatannya tergantung pada jumlah suara GOLKAR yang terkumpul di wilayah kecamatannya. Tujuan penting PKK lainnya, dan lebih mutlak digariskan oleh pemerintah, ialah pengawasan terhadap pegawai negeri yang pangkatnya lebih rendah dan usianya lebih muda melalui istri mereka. Dalam rapat-rapat demikian, anggota PKK dari tingkat yang lebih tinggi boleh dengan cara-cara halus mengingatkan anggotanya dari tingkat yang lebih rendah untuk mengawasi anggota keluarga masing-masing kalau-kalau ada yang menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak ibu muda yang enggan menghadiri rapat-rapat itu karena sekalipun mereka punya kemampuan tertentu, mereka toh tidak akan didengar sama sekali. Tetapi mereka diwajibkan hadir. Suami akan menghadapi bermacam-macam hambatan karir jabatan kalau istri tidak rajin mengikuti kegiatan-kegiatan PKK dan/atau organisasi istri pegawai lainnya yang akan saya uraikan di bawah.
Dengan demikian urusan pokok PKK ialah soal-soal yang langsung menyangkut rumah-tangga, kesehatan, dan pakaian yang patut bagi para anggota .keluarga, pendidikan anak, dan keserasian dalam hidup bertetangga. Perempuan bertanggung-jawab atas ketenteraman keluarga, ketenangan dan ketertiban hidup para anggotanya. PKK tidak hanya digunakan untuk mengajar kaum perempuan menyadari kedudukan mereka yang selayaknya, tetapi juga merupakan salah satu alat yang wajib menjaga agar tidak ada golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa. Presiden Soeharto menegaskan hal ini jelas-jelas dalam pidatonya untuk Hari Ibu tahun 1977, ketika ia menyinggung huru-hara mahasiswa yang baru terjadi ketika itu di Bandung. Ia menyerukan kepada para ibu bangsa agar menghentikan “tingkah laku buruk” para pemuda itu.36)
Kecuali PKK yang lebih banyak merupakan program pemerintah untuk perempuan dibandingkan sebagai organisasi perempuan, KOWANI pada tingkat pusat masih merupakan organisasi payung bagi semua organisasi perempuan. KOWANI terdiri atas- dua macam organisasi perempuan: “independen” seperti PERWARI, Aisyah, dan Wanita Katolik dan organisasi-organisasi perempuan istri pegawai. Oleh karena tiap-tiap departemen pemerintah punya organisasi perempuan sendiri, maka karena jumlahnya, organisasi perempuan istri pegawai ini mendominasi KOWANI. Karena mereka juga mendapat bantuan negara, baik politik maupun praktis (misalnya kemudahan transpor, kantor, keuangan, dan lain-lain), maka ini berarti pemerintah menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Sedikit-banyak sudah saya kemukakan bahwa dalam berbagai hal organisasi-organisasi perempuan “independen” itu dibatasi kegiatannya. Maka tibalah sekarang saatnya saya membahas organisasi-organisasi perempuan istri pegawai.
Pemerintah Soeharto bukanlah yang memulai organisasi-organisasi perempuan ini. Pada masa “Orde Lama,” yaitu akhir dasawarsa 1950-an, beberapa organisasi ini sudah ada, terutama organisasi istri-istri anggota angkatan bersenjata, yang ingin membantu suami mereka dalam menggelorakan kampanye nasional pembebasan Irian Barat, dan kemudian ganyang Malaysia. Keanggotaannya sukarela, dan kegiatannya terbatas. Di berbagai departemen pemerintah berdiri organisasi pegawai perempuan. Keanggotaannya juga sukarela, pimpinan dipilih oleh anggota, dan para perempuan anggota organisasi bersangkutan berjuang untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kepentingan mereka. Istri-istri pegawai boleh menjadi anggota, tetapi tidak wajib.
Struktur ini diubah oleh pemerintah “Orde Baru.” Berangsur-angsur diputuskan bahwa istri para pejabat harus menjadi anggota organisasi ini. Keanggotaan menjadi wajib, iuran dipotong otomatis dari gaji suami. Perempuan-perempuan pegawai pemerintah harus masuk KORPRI, organisasi untuk pegawai negeri, dan jika mereka menikah dengan seorang pegawai kantor pemerintah, mereka harus masuk organisasi perempuan pada kantor sang suami. Perubahan terakhir diberlakukan dalam pertengahan dasa-warsa 1970-an, pimpinan tidak lagi berdasar pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan: istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Dengan demikian, jika suami pindah atau naik pangkat, maka istri pun mengikutinya: masuk dalam organisasi istri di kantor baru sang suami. Jika sang suami pensiun, istri juga harus mundur, tanpa peduli ia masih muda, cakap, dan suka bekerja.
Salah satu contoh ialah restrukturisasi kantor Kementerian Perkebunan. Kaum perempuan yang bekerja di kantor-kantor kementerian ini di Jakarta, yang organisasinya aktif, kecuali melakukan peranan sosialnya juga melakukan segala macam kegiatan serikat buruh demi kepentingan para anggota. Misalnya, organisasi berusaha menentang kecenderungan pegawai laki-laki yang melecehkan kaum perempuan. Setelah Orde Baru berkuasa, organisasi ini sama sekali berubah. Sejak itu anggota organisasi adalah istri orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Perempuan pegawai yang suaminya tidak bekerja di kantor ini tidak lagi berhak menjadi anggota organisasi. Kegiatan yang dilakukan pun tidak lagi bersangkut-paut dengan kepentingan anggota, melainkan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan jabatan suami. Dalam waktu senggangnya para anggota disibukkan dengan kursus-kursus merangkai bunga, pameran bergaya dan berbusana, dan berkampanye untuk memenangkan GOLKAR dalam pemilihan umum. Untungnya istri kepala kantor adalah seorang perempuan yang cakap, tetapi ia sendiri pun mati kutu; tidak bisa membuat kegiatan-kegiatan yang paling relevan, baik untuk para pegawai laki-laki maupun untuk para istri mereka.
Semua kantor pemerintah di seluruh Indonesia sekarang ini diseret ke dalam struktur seperti itu, dan semua melakukan kegiatan yang sama jenisnya, sesuai dengan contoh yang diberikan di Jakarta oleh kantor pusat masing-masing. Satu-satunya perbedaan yang dimungkinkan di negeri yang luas dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beraneka-ragam itu adalah sentuhan budaya yang berbeda di sana-sini, seperti dalam menarikan tari-tarian tradisional atau memainkan alat-alat musik daerah masing-masing.
Pokok persoalan yang dibicarakan tidak lagi relevan bagi kaum perempuan yang bekerja di kantor bersangkutan, karena semuanya ditujukan untuk mendukung lelaki. Secara kolektif dengan menyelenggarakan resepsi-resepsi untuk tamu-tamu penting, secara individual dengan membantu suami dalam jabatannya. Untuk tujuan yang kedua ini diadakanlah kursus-kursus yang meliputi soal-soal seperti bagaimana mengasuh anak agar selalu tenang, sehingga sang bapak bisa bekerja tanpa terganggu.
Tiap departemen pemerintah mempunyai organisasi Dharma Wanita sendiri, yang dinamakan menurut departemen yang bersangkutan. Keempat cabang angkatan bersenjata mempunyai organisasi sendiri, yaitu Dharma Pertiwi, yang fungsinya sama dengan Dharma Wanita. Namun dengan tambahan bahwa mereka harus “menjajakan” operasi rniliter angkatan bersenjata kepada masyarakat. Dalam perang berlarut-larut yang sudah banyak menumpahkan darah, dimana angkatan bersenjata Indonesia memerangi rakyat Timor Timur, dilakukan kampanye-kampanye yang bertujuan menunjukkan bahwa Indonesia mengemban tugas “membangun” wilayah itu. Kampanye seperti ini di mana-mana selalu menunjukkan gambar nyonya-nyonya, dalam busana indah, berjalan susah-payah dengan selop tumit tinggi di jalanan berlumpur pulau itu.
Di tingkat daerah, organisasi perempuan dihimpun bersama di dalam suatu organisasi semacam GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surakarta). Seperti halnya KOWANI pada tingkat pusat, organisasi-organisasi yang bergabung di dalam GOWS dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Satu golongan terdiri atas kelompok organisasi istri, dan yang lain adalah kelompok organisasi keagamaan atau organisasi lama yang umumnya nasionalis.
Organisasi istri itu masih terbagi lagi menjadi dua, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Pada akhir dasa-warsa 1970-an sekitar empat puluh organisasi perempuan bergabung dalam GOWS. GOWS mendapat pengawasan ketat dari pemegang kekuasaan tertinggi di Solo, juga dengan perantaraan para istri. Badan pelindung GOWS terdiri atas istri walikota, istri kepala kejaksaan, istri ketua pengadilan negeri, istri komandan militer, dan istri kepala polisi. Para suami mereka adalah anggota semacam badan pemerintahan untuk kota Solo, yang dibentuk sesudah walikota lama yang berhaluan kiri dipecat setelah kudeta 1965. Ingat bahwa istri walikota sekaligus juga ketua PKK dan dengan demikian ia punya wewenang atas semua kegiatan organisasi perempuan di kotanya. Dalam angaran dasar GOWS dinyatakan dengan tegas bahwa anggota tidak boleh membawa masuk pendirian politiknya ke GOWS, dan bahwa anggota yang berbuat bertentangan dengan kepentingan dan dasar negara akan dipecat.37) Anggota salah satu organisasi yang tergabung dalam GOWS itu umumnya berasal dari lapisan menengah atau lapisan atas masyarakat. Sebutan umum yang biasanya ditujukan untuk kaum perempuan dari kalangan ini ialah “kuntilanak wangi.” Mereka pergi kesana-kemari naik becak atau mobil mengenakan busana yang paling bagus, giat menjajakan politik pemerintah sekarang.
Kegiatan mencolok yang pernah saya saksikan pada berbagai kesempatan ialah “etiket show.” Pada satu sisi panggung, perempuan-perempuan mendemonstrasikan bagaimana tingkah-laku dan cara berbusana yang salah bila di lapangan tenis atau mengunjungi istri pejabat tinggi; sedangkan pads sisi lain dipertunjukkan tingkah-laku dan cara berbusana yang benar. Dengan cara demikian kaum perempuan dididik agar bertingkah-laku dengan patut, melaksanakan kegiatan dengan patut, sementara tingkah-laku yang menyimpang akan ditertawakan dan direndahkan.
Baik PKK maupun organisasi-organisasi yang terhimpun dalam GOWS mempunyai kegiatan arisan, yaitu tabungan bersama yang diberikan secara bergiliran dengan diundi. Jumlah yang diserahkan sama untuk setiap anggota, sedang besarnya tergantung pada kedudukan ekonomi anggota dan juga status sosial organisasi, atau tingkatan organisasi. Arisan berfungsi sebagai perkumpulan kredit bergilir. Pada gilirannya setiap anggota menerima jumlah uang yang cukup banyak, satu kali dalam jangka waktu tertentu. Uang arisan itu biasanya dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mempertinggi gengsi, misalnya pakaian yang menarik perhatian, perhiasan, atau pakaian dan mainan anak-anak. Jarang saya dapati uang itu digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan hasil.
lstri-istri anggota kepolisian dan kaum perempuan dari organisasi istri lainnya yang suaminya bekerja di lembaga pemerintahan selalu sangat sibuk oleh karena mereka harus menghadiri demonstrasi masak-memasak, ceramah, dan pertandingan-pertandingan PKK juga. Mungkin orang bertanya-tanya mengapa kaum perempuan itu relatif berorganisasi secara berlebihan sementara para birokrat militer malah, berusaha menyatukan berbagai organisasi dari bermacam-macam sektor masyarakat yang lain. Misalnya kegiatan organisasi mahasiswa semakin disalurkan ke dalam satu organisasi tunggal dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban di universitas-universitas yang selalu resah. Gerakan ini dinamakan “normalisasi kehidupan kampus.” Saya berpendapat bahwa berlebihannya organisasi untuk para istri pejabat itu tidak terlepas dari proses bahwa sesudah periode organisasi perempuan sebelum 1965 yang agak militan itu, kaum perempuan harus disubordinasikan kembali. Kaum perempuan sekarang diharuskan menjadi istri yang baik dan penurut, yang mengasuh anak-anak yang taat. Kaum perempuan masa sekarang tidak perlu menjalankan peran penting dalam birokrasi, atau dalam proses “pembangunan.” Oleh karena para pejabat laki-laki sudah menjalankannya, dan pengangguran laki-laki pun meningkat jumlahnya. Tidak ada perlunya perempuan membantu politik kiri yang tertuju kepada kaum miskin, karena semua kegiatan diarahkan untuk mendukung birokrasi militer yang gigih menjalankan politik kapitalis.
Akan tetapi karena secara tradisional kaum perempuan Indonesia itu aktif, tidak seorang pun bisa membungkamnya begitu saja. Maka lebih baik membuat mereka sibuk dengan urusan bunga, salad buah, sambil mengukuhkan kedudukan subordinasinya dalam masyarakat.
Keharusan kaum perempuan melakukan kegiatan di cabang-cabang Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi tempat mereka menjadi anggota karena pekerjaan suami telah menjadi masalah besar bagi perempuan yang juga menjadi anggota organisasi perempuan lain. PERWARI adalah yang paling merugi kehilangan sangat banyak anggotanya, karena banyak anggotanya bersuami birokrat. Aisyah tidak begitu banyak kehilangan anggota, karena umumnya anggotanya berasal dari kalangan pedagang kecil dan pengusaha Muslim.
Organisasi-organisasi perempuan independen dalam berbagai hal juga bertingkah seperti burung elang di sarang organisasi-organisasi perempuan tradisional. Jika mereka tidak berhasil menjinakkan organisasi-organisasi independen itu, mereka berusaha menelannya habis ke dalam perutnya. Di sana-sini mereka berhasil, seperti yang terjadi dengan organisasi-organisasi kecil di kampung-kampung di Bukittinggi, Sumatra Barat. Tetapi di sana-sini mereka tidak berhasil mencapai tujuannya. Misalnya di Malang, koperasi perempuan Setia Budi Wanita mampu bertahan terhadap usaha berkali-kali dari Dharma Wanita untuk menelannya.
Penutup
Berbeda dari apa yang terjadi di berbagai negeri Dunia Ketiga lain, dimana gerakan perempuan giat di kalangan rakyat jelata (misalnya di India, Karibia, Meksiko, dan Peru), di Indonesia dewasa ini gerakan perempuan masih terbatas pada lapisan menengah dan atas masyarakat. Kalau pun perempuan miskin terkait di sana, mereka umumnya sebagai obyek politik tertentu belaka, seperti misalnya dalam program keluarga berencana, dan tidak menjadi peserta yang berperan aktif. Keluh-kesah apapun yang diungkapkan sehubungan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit, dan terutama mengenai bagaimana hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan, akan dicap sebagai berpolitik. Keluh kesah demikian berimplikasi semangat kiri, dan “kiri” dalam hubungan dengan “kaum perempuan” akan menimbulkan berbagai kesulitan yang disangkutpautkan dengan pesta-pora seks dan upacara pembunuhan. Demikianlah rezim militer menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menciptakan pembenaran bagi kelangsungan tindakan represinya, tidak saja terhadap kaum perempuan tetapi juga terhadap golongan tertindas lainnya. Inilah salah satu alasan penting mengapa di Solo saya tidak bisa berhubungan dengan satu organisasi perempuan pun yang bisa saya ajak bekerja-sama dan memberikan pendapat mengenai hasil-hasil penelitian yang saya peroleh dari para perempuan buruh batik.
Dari sudut politik, organisasi-organisasi perempuan, seperti halnya semua organisasi massa, telah kehilangan kekuatan atau pengaruhnya yang pernah dimiliki selama periode perjuangan kernerdekaan nasional atau selama tahun-tahun pertama republik merdeka di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Hilangnya pengaruh ini terjadi ketika perjuangan kemerdekaan nasional akhirnya selesai, dan partai-partai besar di Indonesia berhasil memperoleh kekuasaan politik di negeri ini.
Untuk sementara waktu Indonesia pernah sangat radikal, tetapi terutama dalam politik internasional anti-imperialisnya, bukannya politik nasional dalam negeri. Dalam hal ini Angkatan Darat dan partai-partai Islam reaksioner berhasil menggagalkan setiap usaha untuk memperluas pembebasan atau emansipasi golongan-golongan lain selain kaum laki-laki yang berkuasa. Sesudah perebutan kekuasaan tahun 1965, ditegakkanlah suatu pemerintahan birokratik-militer yang kuat, yang dengan efektif menindas dan menghancurkan semua gerakan kiri, termasuk organisasi massa perempuan, GERWANI. Dewasa ini organisasi perempuan diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah.
Seperti kebanyakan organisasi perempuan di berbagai negeri lain di dunia, gerakan perempuan Indonesia pada paruh pertama abad ini mendapatkan sebagian besar anggotanya dari kalangan perempuan elit. Perjuangan untuk reformasi undang-undang perkawinan terutama merupakan kepentingan kaum perempuan kalangan elit priyayi (bangsawan birokrat Jawa), dan golongan-golongan borjuasi masa sekarang. Namun demikian sebelum pendudukan Jepang, yang diteruskan pada masa Presiden Sukarno, dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk kepentingan kaum perempuan miskin juga. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh GERWANI dan Wanita Marhaen. Sekarang, organisasi perempuan “independen” yang punya hubungan yang berarti dengan golongan miskin masyarakat Indonesia nyaris hanya organisasi perempuan Islam Aisyah saja. Namun golongan ini tidak diperbolehkan menyuarakan tuntutan sosial atau ekonomi apapun, selain yang bersifat amal. Selama itu, pandangan Aisyah mengenai peranan kaum perempuan dalam masyarakat agak kuat dipengaruhi oleh ajaran laki-laki Islam ortodoks; misalnya mereka tidak pernah memperjuangkan salah satu di antara masalah paling penting gerakan perempuan di Indonesia, penghapusan poligini.
Melalui organisasi-organisasi istri dan PKK, kaum birokrat militer yang berkuasa berusaha menguasai kaum perempuan dan laki-laki lapisan bawah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Anggota-anggota lapisan bawah dan berusia muda dalam organisasi-organisasi ini sering merasa jengkel karena harus ikut serta dalam kegiatan karena mereka hampir-hampir tidak punya pengaruh apapun pada apa yang terjadi dalam organisasi. Namun demikian, mereka dibebani tekanan sosial yang berat, juga melalui suami mereka, untuk hadir dalam rapat-rapat dan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan.
Pada pihak lain, bagi kaum perempuan elit dan pimpinan organisasi perempuan, peran-serta mereka punya fungsi sosial tertentu. Status sosial mereka dipertinggi dan diperkokoh, dan mereka satu sama lain punya segala macam kontak sosial. Bagi sebagian besar mereka bahkan juga punya fungsi ekonomi: perdagangan batik dan perhiasan yang sangat sangat menguntungkan berlangsung di kalangan elit perempuan Indonesia ini. Banyak istri pegawai yang bergaji kecil berusaha membantu menambah pendapatan sang suami dengan cara ini. Pada pihak lain istri para pengusaha kaya, melalui hubungan mereka dengan perkumpulan-perkumpulan perempuan tingkat atas itu kadang-kadang bisa mendapatkan pertolongan tertentu di tengah-tengah belantara birokrasi, untuk kelangsungan usaha dagangnya sendiri atau usaha dagang suami.
Dengan demikian melalui kombinasi pengukuhan subordinasi kaum perempuan secara terorganisasi dan rezim kapitalis militer yang represif, kaum perempuan di semua lapisan masyarakat Indonesia itu dikontrol. Bentuk struktur hirarkis organisasi-organisasi perempuan di Indonesia dewasa ini memudahkan pengekangan kaum perempuan miskin. Karena itu “kuntilanak wangi,” sebutan populer untuk organisasi-organisasi istri itu, menjadi alat penindas terhadap sesama saudari yang miskin, dan bukannya membantu mereka, yang sekaligus memperkokoh subordinasi para anggota mereka sendiri.
Kaum perempuan Indonesia selalu berperan aktif di dalam proses produksi sosial. Karena itu dirasa sangat layak bahwa kaum perempuan harus dengan secara terorganisasi dilibatkan dalam segala macam kegiatan yang bersangkutan dengan fungsi kaum perempuan dalam masyarakat. Lagi pula, di masa lalu yang belum lama berselang, kaum perempuan berorganisasi dalam skala besar-besaran untuk memperjuangkan kepentingan yang mereka rumuskan sendiri. Kepentingan-kepentingan ini tidak didukung oleh kaum laki-laki pemegang kekuasaan dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu kepentingan umum perempuan harus dirumuskan kembali, dan kaum perempuan harus disubordmasikan kembali. Dan adakah struktur yang lebih baik untuk resubordinasi kaum perempuan selain organisasi-organisasi perempuan?

Jejak Sejarah Indonesia Menggugat

Bandung, Jawa Barat- Pada tahun 1930, Soekarno melakukan pembelaannya dengan nama Indonesia Menggugat dalam sebuah pengadilan di Gedung Landraad. Pembelaan tersebut menjadi dokumen politik bangsa dalam melawan imperialisme.
Gedung eks Landraad ini pun kini bernama Gedung Indonesia Menggugat, di Jalan Perintis Kemerdekaan No 5, Bandung. Gedung ini kini sudah mengalami restorasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di antaranya kegiatan budaya.
Sejarah Soekarno adalah sejarah kelas satu dalam aturan konservasi. Hal itulah yang menjadi alasan utama dilakukannya restorasi gedung eks Landraad yang dimulai 2003 lalu. Restorasi yaitu mengembalikan keadaan gedung seperti aslinya.
”Dilihat dari sisi sejarah baik sejarah politik maupun sejarah arsitektur. Restorasi Gedung eks Landraad harus dilakukan,” tutur arsitek dan Kepala Tim Pemugaran Gedung Indonesia Menggugat dari Bandung Heritage, Dibyo Hartono.
Gedung Landraad yang dibangun 1907 oleh Wolf Schoemaker ini diubah menjadi Pengadilan Hindia Belanda tahun 1917. “Soekarno adalah salah satu murid Wolf Schoemaker. Dia juga ikut membantu dalam pembangunan gedung,” terang Dibyo.
Ide restorasi Gedung Indonesia Menggugat ini datang dari Pimpinan Yayasan Universitas Siliwangi Mashudi (alm) sejak tahun 1999.
Restorasinya sendiri menghabiskan waktu satu tahun setengah. Walaupun persiapannya membutuhkan waktu tiga tahun karena harus mendapat izin dari presiden. Termasuk pendekatan pada Dinas Metrologi yang sudah menempati gedung ini selama 30 tahun.
“Persiapannya cukup lama yaitu tiga tahun karena harus meminta izin presiden, gubernur dan DPRD,” tutur Dosen arsitektur di beberapa perguruan tinggi Bandung dan Jakarta ini. Meskipun gedung ini milik pusat tapi pembiayaan yang menghabiskan RP 400 juta ini dibiayai pemerintah provinsi.
Menurut Dibyo gedung ini sudah mencerminkan nilai-nilai bangunan modern yang unik misalnya dinding-dinding tebal yang menjadi arsitektur khas modern. Selain itu, bangunan ini juga berada di kawasan yang sarat akan sejarah serta termasuk bangunan langka.
Sesuai dengan misi restorasi diharapkan Gedung Indonesia menggugat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat terutama yang berkaitan dengan nilai-nilaiperjuangan. (Ema Nur Arifah – detikBandung
Soedarpo Sastrosatomo dan Kehampaan Ideologi
OlehH Rosihan Anwar
Dalam Sinar Harapan Rabu, 24 Oktober 2007
Soedarpo Sastrosatomo (1920-2007) yang meninggal dunia di Jakarta tanggal 22 Oktober 2007 dan dikebumikan di Tanah Kusir sebelah makam Bung Hatta, dikenal publik sebagai seorang pengusaha pelayaran dan perkapalan. Pada tahun 1964 dia mendirikan perusahaan pelayaran Samudera Indonesia yang dibinanya sampai menjadi besar, kendati banyak kendala politik dan ekonomi yang dihadapinya. Di zaman Orde Lama orang-orang kalangan PKI (Partai Komunis Indonesia) membuat kehidupannya tidak nyaman, lantaran dia dikenal sebagai orang PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan mantan PM Sutan Sjahrir. Di zaman Orde Baru dia mendapat tekanan politik dari Jenderal Ali Moertopo, Kepala Intel Presiden Soeharto Opsus (Operasi Khusus); dan perusahaannya digerogoti oleh anak-anak Soeharto yang mulai berekspansi mendirikan kerajaan bisnis aneka ragam, termasuk pelayaran, sehingga Samudera Indonesia terjepit dan lahan rezekinya diambil bagitu saja. Ditahan dan masuk penjara pun tak asing bagi Dirut Samudera Indonesia pada masa itu. Kendati begitu dia berhasil mengatasi badai kesulitan yang menerpa dirinya. Bendera Samudera Indonesia bisa berkibar terus. Dan tatkala ruang gerak Samudera Indonesia dibuat semakin sempit oleh pihak-pihak yang mencemburuinya, Soedarpo mengambil langkah yang dalam jangka waktu panjang jauh memandang ke masa depan. Dipersulit beroperasi di lautan sekitar: Nusantara Indonesia, dia melakukan “lompatan” keluar, lalu mendirikan perusahaan cabang di Singapura yang didaftarkan di sana dan bertindak sebagai perusahaan otonom untuk melaksanakan feeder-service, angkutan kargo barang ke berbagai pelabuhan di Asia, beroperasi antara lain dari Singapura ke Mumbay di India, Dhubai di Teluk, dan Shanghai di Asia Timur. Samudera Shipping Lines (SSL) yang didirikan Soedarpo di Singapura tahun 1993 yang melayani pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di ASEAN, kini merupakan perusahaan yang sehat. Prestasi Soedarpo diakui pihak internasional, sehingga pada tanggal 28 September 2000 dia dianugerahi penghargaan Maritime Asia Awards 2000, lalu dilantiklah dia di Bangsal Kemasyhuran sebagai Chairman of Indonesia’s Samudera Group ke dalam Maritime Asia Hall of Fame. Citra umum atau public image Soedarpo adalah sebagai pengusaha yang sukses di bidang pelayaran. Dia dijuluki sebagai “Raja Kapal” di Indonesia.Akan tetapi itu baru satu segi dari pribadi Soedarpo. Dia juga dikenal sebagai pejuang pada awal revolusi untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dia termasuk tangan kanan PM Sjahrir ketika mengurus penerangan luar negeri Kementerian Penerangan yang melayani keperluan para koresponden asing, yang mulai berdatangan ke Jakarta meliput revolusi.DiplomatDia dikirim Sjahrir bertugas di perwakilan Indonesia di New York tahun 1948-50 dan bersama LN Palar, Dr Soemitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dia melawan politik Belanda di forum Dewan Keamanan PBB untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia. Sebagai diplomat Soedarpo cukup berhasil. Soedarpo karena jadi anggota PSI (Partai Sosialis Indonesia) pimpinan Sutan Sjahrir, tak boleh tidak menaruh perhatian terhadap soal-soal politik. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa secara ideologis dia seorang sosialis, atau lebih lengkap sebutannya sabagai sosialis-demokrasi. Dia memberikan dana dan pikiran untuk mengembangkan kader-kader sosialis. Oleh karena itu, dia kesal ketika Presiden Soekarno tahun 1960 melarang Masyumi dan PSI. Sebab usaha mengakarkan ideologi sosialisme terkapar adanya.Dengan prihatin dia mengamati bagaimana di zaman Orde Baru Soeharto, para perwira TNI yang bertugas sebagai petatar P-4 selalu menekankan bahwa “musuh kita di sebelah kiri adalah PKI, dan di sebelah kanan adalah Masyumi-PSI”. Dia meyakini sedari semula bahwa politik Soeharto memicu pertumbuhan ekonomi, menempuh segala cara untuk mencapai target, bersikap pragmatis dan oportunistis. Sedangkan perhatian tidak diberikan bagi perlunya bangsa mempunyai sebuah ideologi, ini pasti pada suatu hari akan membawa pada kehancuran. Hal itu telah kita saksikan dan alami. Kehampaan atau vakum ideologi telah mengakibatkan Indonesia kehilangan arah, tujuan, dan pegangan. Indonesia tidak saja terpuruk dalam hal ekonomi, tapi juga kehilangan martabat dan kehormatan diri akibat kehampaan ideologi.Soedarpo ingin sekali agar Indonesia punya ideologi yang jelas dan cocok. Baginya itu adalah sosialis-demokrat. Oleh karena itu di waktu belakangan ini dalam lingkungan terbatas dan privat dia selalu memberi dorongan, agar muncul generasi baru yang tegas berkata, “Stop keadaan negeri ini tidak punya ideologi”. Janganlah malu-malu menganjurkan, mari menyatakan kita adalah kaum sosialis-demokrat. Barulah dengan begitu kita punya visi dan misi yang mantap ke masa mandatang. Kini Soedarpo Sastrosatomo sudah tak ada lagi. Tapi kita bisa berusaha melaksanakan cita-citanya di bidang ideologi.
Penulis adalah wartawan senior.
RIPRESS
RIPRESS adalah singkatan dari “Republik Indonesia Press” Sebuah badan penyiaran berita per Cq press seperti Kantor Berita “ANTARA” yang beroperasi di masa Perang Rakyat 1948/1949 atau yang lebih dikenal sebagai Clash II. RIPPRESS diselenggarakan oleh Perwira Penerangan MBKD bersama RRI dan PHB:GM II sejak tanggal 24 Mei 1949 sampai tanggal 3 Agustus 1949, setiap malam dari jam 19.00 – 20.00 (Waktu Djawa) dengah gelombang 14.4 KC. Berita-berita yang disiarkan dikutip ‘dari laporan pertempuran, pengumuman/komunike Pemerintahan Militer RI, kawat/radiogram dari PDRI. Panglima Besar APRI, KSAP, PPTP, PPTS para Gubernur Militer (I-IV dan Sumatera Selatan) dan para Komandan Brigade/ pertempuran di Jawa dan Sumatera.
Kawat-kawat dan dokumen-dokumen lainnya itu diterima dan dikirim dari markas komando Gubernur Militer II di desa Balong, kecamatari Jenawi, Surakarta, di Gunung Lawu. Perlu diketahui bahwa di Balong ada 3 buah pemancar radio, yaitu dari RRI Pusat, PHB GM II dan RIPRESS.
PHB BM II mengirim dan menerima kawat/radiogram ke dan dari PDRI di Sumatera, dan para Gubernur Militer serta PHB Pusat di daerah Yogyakarta. Sebelum Wonosari diduduki Belanda pada tanggal 10 Maret 1949, hubungan tersebut diselenggarakan oleh pemancar PHB Pusat di Wonosari. Tetapi sejak tanggal 10 Maret 1949 pemancar PHB GM II di Balong mengoper tugas pemancar di Wonosari.
RRI mengadakan siaran-siaran dalam dan luar negeri tiap malam dari jam 19.00 – 20.00 dalam Bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, dan Perancis, sedang RIPRESS menyiarkan Cq press ke luar negeri dan siarannya dapat diterima di Amerika Serikat dan Eropa.
Pada waktu Balong diserbu tentara Belanda pada tanggal 3 Agustus1949 semua pemancar radio masih dapat diselamatkan. Demikian juga sejumlah lebih dari 800 dokumen RIPRESS tidak jatuh di tangan Belanda dan sampai sekarang masih tersimpan baik-baik. Sebagian dari dokumen-dokumen tersebut dihimpun dalam bendel ini (salinan)/ foto copy dari aslinya. Dari dokumen-dokumen ini dapat diketahui, bahwa Pemerintah RI selama Clash II masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Pemerintahan Negara yang Berdaulat, Angkatan Perang RI masih lengkap, utuh mampu melakukan perlawanan sebagai Angkatan Perang yang terorganisasi dan secara total bersama rakyat.
Setelah tercapai gencatan senjata pada tanggal 11 Agustus 1949 dan Kantor Berita “ANTARA” bekerja kembali, RIPRESS menghentikan siaran-siaran.

Negara Pasundan Versi Kartalegawa

Oleh H. ROSIHAN ANWAR
SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia, bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat Pasoendan (PRP) yang menentang RI. Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus. Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda masih tergantung pada dalam-dalamnya. Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.
NEVIS Intel Belanda
Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku “Nationalism and Revolution in Indonesia” karangan George McTurnan Kahin (1952 – 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS. Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk, Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebaga sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya diusahakan “paksaan halus” dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda. Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27 Desember 1946.
Politik adu domba
Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP itu bisa dipandang sebagai suatu “gerakan rakyat spontan.” Residen merasa berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, Cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP, partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh “tokoh korup oud-regent van Garoet”.
Kup di Bogor
Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol. Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu dan memberikan kepadanya penamaan: “Soeria-Nica-Legawa”. Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50 mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol. Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang hati. Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa hanyalah alat politik kolonial Belanda.***
Penulis, wartawan senior.
Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 12 Desember 2006
————————–
Sebagai tambahan tanggal 23 Mei 1947 pelaku Kup Bogor adalah Mr Koestomo. Kup PRP versi Koestomo ini dibantu tentara Belanda. Yang dilakukan adalah selain perebutan kekuasaan politik juga pengambilan gedung-gedung pemerintah Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini Residen Supangkat ditawan. Masalah PRP ini adalah pergolakan politik ala Jawa Barat yang menggambarkan warna warninya situasi saat itu khususnya pasca agresi militer Belanda pertama (Juli 1947). Belum lagi sempalan kaum Republik yang tersisa di Jawa Barat yang banyak melarikan diri kedaerah Bekasi, Kerawang, Purwakarta sampai Cirebon. Disana mereka membuat gerakan anti PRP. Cuma ekses negatif yang terjadi adalah teror, perampokan, pembakaran, pemekosaan dan sebagainya. Ahirnya tentara Belanda mengejar-ngejar kaum Republik ini dengan tuduhan terorisme.
Gambar atas : Bung Karno ahir Mei 1947 berkeliling Jawa Barat yang disambut rakyat.
Bung Karno ikut latihan militer
Pada pertengahan bulan Maret 1945, setelah selesai Sidang ke VII, para Giin (anggota) Badan Penasihat Pusat, Chuo Sangi In mendapat latihan kemiliteran selama satu hari satu malam bertempat di kesatriaan Jaga Monyet. Diantara para peserta ini, ikut pula Bung Karno. Sejumlah tokoh tua seperti Dr Radjiman atau Kihajar Dewantoro rupanya tidak ikut karena uzur. Tapi Bung Hatta rupanya juga tidak ikut. Pelatihan ini rupanya secara sukarela saja. Tapi foto-foto Bung Karno ini sempat di jadikan bahan propaganda oleh Belanda, seolah Bung Karno memang benar-benar antek Jepang

Bulan Oktober 1947 mantan Saiko Sikikan Harada dihukum gantung
Sungguh sangat tragis kejadian pada 61 tahun yang lalu ketika pada tahun 1947, Let.Jen Kumakichi Harada (原田熊吉 1888-1947) yang pernah menjadi Panglima Tentara ke 16 (Saiko Sikikan di Jawa)) dihukum gantung di Singapura karena tuduhan “War Criminal” (penjahat perang). Penandatangan Osamu Seirei no.44 (Pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air-PETA) tanggal 3 Oktober 1943 ini memulai karirnya sebagai letnan dua pada tahun 1910 dalam kesatuan infantri ke 44 di Kochi, Jepang. Tahun 1937 menjadi at.mil di Shanghai China dengan pangkat kolonel. Tahun 1940 sebagai komandan Divisi ke 35 di Kaifu China dengan pangkat May.Jen. Kemudian pindah menjadi komandan Divisi ke 27 di Tientsin China. Bulan November Tahun 1942 dia menggantikan Let.Jen Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tentara ke 16 di Jawa dengan pangkat Let.Jen. Bulan April 1945 kedudukannya digantikan Let.Jen Nagano dan dia kembali ke Jepang. Pada bulan Mei 1945 sempat diangkat sebagai Panglima Tentara ke 55 kembali di Kochi Jepang lagi. Dia memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Ketika ditangkap dan dibawa ke Singapura untuk diadili, istri Harada dan anak-anaknya pernah menulis surat secara memelas kepada Jenderal Mac Arthur agar suami/ayah mereka diberikan keringanan hukuman. Rupanya semua permohonan tersebut ditolak. Lamanya pemerintahan Saiko Sikikan ini di Jawa, amat memberi dampak sejarah Indonesia periode 1942-1945 khususnya dalam rangka lahirnya cikal bakal konstitusi dalam sidang BPUPKI tahun 1945 itu.
Pantaskah kita menghargainya ?. Atau sepakat dengan Mac.Arthur bahwa Harada hanya seorang Penjahat Perang ?
posted by Rushdy Hoesein at 3:07 PM 1 comments
“Palagan” Surabaya 28 – 30 Oktober 1945 (bag 2 habis)
Mobil Malaby yang hancur.

Oleh DAUD SINJAL
Kehancuran total brigade Inggris tertolong oleh gencatan senjata yang disepakati Presiden Soekarno dan Mayjen Hawthorn, 30 Oktober siang. Pelajaran keras itu memaksa Inggris mengakui status TKR dan membatalkan perintah penyerahan senjata laskar dan pemuda. Inggris harus menarik semua pasukannya untuk hanya dipusatkan di Tanjung Perak, lapangan terbang dan kamp tawanan jalan Darmo.
Tapi truce itu tidak berjalan mulus, karena para pemuda pejuang menerimanya dengan pemahaman yang berbeda. Kesalah pahaman ini menyebabkan insiden di Jembatan Merah yang menewaskan Brigadir Mallaby dan membawa akibat pada tindakan balasan Inggris. Mallaby ditembak pada saat bersama anggota-anggota Contact Committee dari Indonesia akan menangani masalah di gedung Internatio.
Dalam gedung itu bertahan satu kompi dari batalyon India, sementara di luar, ratusan pejuang Indonesia mengepung dan menyerukan komandan kompi tersebut, Mayor Venugopal, dan seluruh anak-buahnya keluar untuk menyerah. Pemuda-pemuda nampaknya menafsirkan gencatan senjata bahwa pasukan Inggris, yang memang sudah tersudut, harus mengaku kalah dengan cara meletakkan senjata. Tapi tentara pemenang Perang Dunia ini tidak sudi menyerah, apalagi kepada rakyat biasa.
Di ujung jembatan yang tepat di muka gedung Internatio, Mallaby keluar dari mobilnya dengan memegang bendera putih. Ia tidak diperbolehkan lewat untuk menemui pasukannya di dalam gedung itu. Massa hanya membolehkan anggota Kontak Biro dari Indonesia, Mayjen TKR Mohammad Mangoendiprodjo, dan perwira Inggris yang lebih yunior, Captain H. Shaw.
Kekerasan
Tidak jelas siapa yang memulai membuka tembakan. Tapi Mayor Venugopal memerintahkan untuk menembak. Segera saja pecah baku tembak yang gegap gempita. Pasukan Inggris melontarkan sejumlah granat untuk menghalau massa yang mengepung Mallaby. Diperkirakan 150 orang tewas akibat ledakan granat tersebut. Massa menyingkir. Sementara Mallaby bersama dua kapten dan seorang letnan tiarap di dalam mobil.
Setelah baku tembak mereda, Mallaby mendongakkan kepalanya untuk melihat situasi. Beberapa pemuda mendekati dan melepaskan tembakan-tembakan ke arahnya. Brigjen itu tewas seketika. Sedangkan ketiga perwiranya, yang luka-luka, menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. Pernyataan resmi dari pihak Indonesia mengatakan Mallaby mati akibat ledakan granat di dalam mobilnya sendiri. Sedangkan pihak penyidik Inggris yang memeriksa di tempat kejadian mendapatkan mobilnya masih utuh, tidak ada tanda-tanda bekas ledakan.
Mallaby tewas hanya 5 jam setelah perundingan damai di gubernuran yang ikut dihadirinya.
Drama Jembatan Merah itu berakhir setelah Venugopal bersedia menyerah kepada TKR. Namun Mayjen Mohamad yang sempat dijadikan sandera baru dilepas satu jam setelah seantero tentara Inggris meninggalkan gedung Internatio dengan aman. Radio Surabaya mengumumkan kematian Mallaby dan kemenangan pejuang kemerdekaan. Tapi Jenderal Christison, sama sekali tak bisa menerima hal itu. Pada 31 Oktober, Panglima Sekutu itu menyerukan agar mereka yang tersangkut pembunuhan Mallaby menyerahkan diri.
Ia pun menyatakan akan mengerahkan kekuatan darat, laut, udara dan persenjataan modern yang ada padanya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bilamana dalam tindakan ini terjadi korban jiwa atau luka-luka, maka tanggung-jawabnya terpulang pada orang-orang Indonesia yang terlibat kejahatan yang telah disebutkannya itu. Christison menegaskan, kekerasan akan dihadapi dengan kekerasan.
Menolak Ultimatum
Sudah nyata Inggris akan menuntut balas. Lagi pula ada 12.000 interniran, kebanyakan perempuan dan anak-anak, masih tertahan di kota. Sementara 20 ribu tentara dan laskar Indonesia masih intact. Belum lagi 120.000 rakyat dan pemudanya yang bersenjatakan tombak dan parang. Dalam tiga hari, kekuatan Inggris di Surabaya dijadikan satu divisi lengkap. Divisi India ke-5 itu didukung unsur angkatan laut dan udara. Sebuah kapal penjelajah “Sussex”, tiga destroyer, “Caesar”, “Carron” dan “Cavalier”, serta kapal bendera “Bulolo” bersiaga di perairan Tanjung Perak. Juga didatangkan delapan pembom Thunderbolts dan dua penyergap Mosquitoes.
Panglima divisi tersebut, Mayjen Mansergh, yang juga adalah Panglima AD Sekutu di Jawa Timur menyalahkan para pemimpin Indonesia atas kerusuhan yang merenggut banyak nyawa itu. Dengan dalih Surabaya telah diduduki oleh perampok dan bahwa pihak Indonesia menghambat misi Sekutu, maka tentara Inggris akan memasuki kota Surabaya dan daerah sekitarnya untuk melucuti “gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum”.
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Suryo, memperingatkan Mansergh, agar tentaranya jangan mencoba masuk ke kota, karena akan berdampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban. Tapi peringatan gubernur Jatim itu dijawab Mansergh dengan pamflet ultimatum yang disebarkan dari udara. Intinya, semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin pemuda, kepala polisi dan pimpinan Radio Surabaya harus melaporkan diri di Batavia-weg mulai jam 18.00 tanggal 9 November. Mereka harus membawa senjata yang dimilikinya. dan meletakkannya pada jarak 100 yard dari tempat pertemuan.
Lalu mereka harus mendekat dengan kedua tangan di atas kepala, selanjutnya semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat. Gubernur Suryo, melalui radio Pk. 23.00, dengan tegas menolak ultimatum itu. Tidak satu pun pejuang yang muncul untuk memenuhi perintah Mansergh.
Pukul 06.00, 10 November 1945. Ketika batas waktu habis, divisi tempur Inggris memasuki kota Surabaya yang serta merta disambut perlawanan sengit dari TKR dan pejuang RI yang bersenjata senapan mesin, mortir, tank dan meriam artileri. Thunderbolts dan Mosquitos Inggris melakukan strafing ke sasaran gedung-gedung yang dijadikan kubu pertahanan Indonesia. Inggris menguasai Surabaya setelah pertempuran sengit “dari pintu ke pintu dan lorong ke lorong”.
Pasukan Indonesia mengundurkan diri dan membangun pusat-pusat perlawanan di luar kota. Peristiwa 10 November di Surabaya ini kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.

Daendels tiba di Jawa

Oleh Djoko Marihandono
Herman Willem Daendels memulai jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat dia menapak Pulau Jawa, tanggal 1 Januari 1808 dengan menumpang kapal Virginia. Perjalanan panjang ditempuh Daendels dari Eropa menuju Jawa mengingat kala itu lautan sudah dikuasai angkatan laut Kerajaan Inggris yang maha kuasa semasa Perang Napoleon berkecamuk di Eropa, Afrika dan Asia. Sejarawan Djoko Marihandono yang mengadakan penelitian tentang Daendels dan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis menjelaskan, dalam diskusi terbatas di Harian Kompas, betapa Daendels harus kucing-kucingan untuk menempuh perjalanan berbahaya dari Eropa tanggal 18 Februari 1807. Dia sempat menghadap Napoleon Bonaparte di Paris untuk menyampaikan usulan kebijakan yang akan diterapkan di Hindia Timur (Nusantara). Kala itu, Belanda yang beralih sistem menjadi Republik Bataaf (1795-1806) kemudian diduduki Prancis yang menetapkan Louis Napoleon (orang Belanda menyebut sebagai Lodewijk Napoleon-red) untuk memimpin Belanda sebagai wilayah Prancis. Daendels mendapat promosi kenaikan pangkat dari Kolonel Jenderal menjadi Marsekal, kata Djoko.
Daendels memiliki kewenangan luas yakni dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga ke Hindia Timur (Nusantara-red ). Namun, pada kenyataan, kala itu-tahun 1808- kekuasaan Napoleon di Afrika Selatan dan Nusantara hanya tersisa di Pulau Jawa.
Perjalanan Daendels memakan waktu 10 bulan. Dia pergi ke pelabuhan Bordeaux, tetapi laut sudah diblokade Inggris sehingga harus mencari alternatif ke Lisabon di Portugal. Lagi-lagi dia menghadapi kondisi serupa yakni blokade laut Inggris.
Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Jalan Pos Jalan Daendels, betapa Daendels harus menyaru dan memalsukan identitas agar dapat meloloskan diri dari Eropa menuju Jawa.
Akhirnya Daendels meninggalkan Portugal dan tiba di Maroko. Ketika itu, Maroko baru saja menyetujui perjanjian damai dengan Eropa untuk mengakhiri perdagangan budak bangsa Eropa (Giles Milton, White Gold). Salah satu panglima angkatan laut Inggris yang memaksa penguasa Maroko dan Aljazair mengakhiri perbudakan bangsa kulit putih adalah Laksamana Thomas Pellew yang juga pernah memblokade Batavia dan membombardir Pulau Onrust (catatan dalam White Gold dan pameran VOC di Erasmus Huis, 2008).
Di Maroko, Daendels sempat dirampok bajak laut sehingga kehilangan semua dokumen. Dia meloloskan diri ke Kepulauan Kanari di lepas pantai barat Afrika-kini wilayah Spanyol-untuk mencari kapal ke Asia. Djoko mencatat, di Pulau Kanari, Daendels berhasil menyewa kapal Amerika, Virginia yang mengantarnya menyelinap ke Pulau Jawa.
“Palagan” Surabaya 28–30 Oktober 1945
Oleh DAUD SINJAL
Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Surabaya melawan tentara Inggris. Namun perlu pula dikenang peristiwa yang mengawalinya. Pertempuran 28-30 Oktober 1945 merupakan “palagan” yang sebenarnya, di mana pasukan Indonesia memaksa Inggris mengibarkan bendera putih.
Tentara Inggris mendarat di Surabaya untuk menegakkan ketertiban dan keamanan, membebaskan semua tawanan perang Sekutu, mengevakuasi interniran, melucuti, dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan yang dikirim ke Surabaya adalah Brigade ke-49, Divisi 23 India, di bawah komando Brigjen Mallaby. Kekuatannya 4.000 orang, terdiri dari batalyon Mahrattas dan Rajputana Rifles. Perwira-perwira komandannya campuran, Inggris dan India.
Pemerintah RI di Jakarta, meminta pemerintah daerah, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan para pejuang di Surabaya menerima baik dan membantu kelancaran misi Inggris. Karena goodwill ini merupakan bagian dari langkah RI untuk mendapatkan pengakuan dari Sekutu, pemenang Perang Dunia II.
Pimpinan tentara Inggris, dua kali bertemu dengan pimpinan pemerintahan dan tentara Indonesia di Surabaya. Pertama pada hari pendaratannya, 25 Oktober 1945 dan kedua, 26 Oktober. Pertemuan berlangsung dalam suasana bersahabat. Namun pihak Indonesia memperingatkan tidak boleh ada satu pun Belanda membonceng pasukan Sekutu ini. Inggris menjamin hal itu tidak akan terjadi. Kedua belah pihak sepakat bekerja sama menjaga ketentraman dan ketertiban. Dan agar kerja sama bisa berjalan baik, dibentuk Contact Committee.
Provokatif
Mentaati niat baik pemerintah pusat, pimpinan perjuangan di Surabaya juga menunjukkan sikap yang luwes. Namun kelonggaran-kelonggaran yang diberikan itu dimanfaatkan Inggris untuk melebarkan dislokasi pasukannya sampai di luar kesepakatan bersama. Mereka antara lain memperkuat posisi di tempat- tempat strategis seperti lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik ANIEM, stasiun kereta api, kantor pos besar dan stasiun radio di Simpang.
Sikap baik RI ini disalahgunakan pula oleh satuan intel brigade yang melakukan raid ke penjara Kalisosok, untuk membebaskan seorang kolonel angkatan laut Belanda (yang ditangkap pemuda saat menjalankan tugas untuk Sekutu) serta perwira-perwira dan staf RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees) yang ditahan di situ. Inggris juga mengacau di Nyamplungan, menangkapi sejumlah pemuda dan Ketua BKR setempat, serta menyerobot kantor Polisi RI Bubutan dan penjara Bubutan.
Kepercayaan terhadap Inggris serta merta berbalik curiga, ketika pada pagi 27 Oktober, sebuah pesawat Inggris menyebarkan pamflet yang isinya menuntut rakyat menyerahkan kepada Inggris semua senjata dan peralatan militer. Yang tidak mematuhinya akan dihukum mati. Seruan ini dikeluarkan oleh Panglima Divisi ke-23, Mayjen Hawthorn (bermarkas di Jakarta dan wewenangnya meliputi Jawa-Bali-Lombok). Pihak Indonesia mencurigai keras Inggris tengah membuka pintu untuk Belanda kembali ke sini.
Pemimpin-pemimpin RI di Surabaya memperingatkan Mallaby bahwa leaflet Hawthorn dan perbuatan yang dilakukan pasukannya mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Para pemuda Surabaya bereaksi dengan meringkus serdadu-serdadu Inggris yang menduduki Nyamplungan dan Bubutan. Sejumlah prajurit Inggris dan India yang sedang pesiar di kota juga diculik dan dibunuh. Sebaliknya, tanggal 28 Oktober, Inggris melakukan perampasan senjata dan mobil-mobil pemuda.
Sore harinya, pimpinan TKR memutuskan melakukan serangan umum terhadap semua posisi Inggris di Surabaya. Radio pemberontak berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris. Sore dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota.
Inggris Terjepit
Pertempuran besar meletus pagi 29 Oktober. Serangan fajar TKR dibuka pukul 05.00. Tembakan pistol, senapan, senapan mesin berat dan ringan sampai mortir saling bersahutan. Asap membumbung di atas kota Surabaya. Para tawanan perang dan kaum interniran yang sudah bergembira menunggu pembebasan mereka, kembali ciut hatinya, karena terkurung di tempat-tempat penampungan yang sekitarnya telah menjadi ajang pertempuran yang sengit.
Pasukan Inggris terjepit, bahkan seantero Brigade 49 ini terancam musnah. Kesalahan mereka adalah menganggap enteng perlawanan rakyat dan TKR, lalu menghadapinya dengan satuan-satuan kecil yang terpecah-pecah di berbagai tempat. Perbekalan pelurunya juga hanya untuk pertempuran garis pertama. Namun, begitu terdesak, mereka pun sulit mendatangkan bala bantuan, karena pasukan besar Inggris lainnya paling dekat berjarak 200 mil, yakni brigade yang berada di Semarang. Amunisi dan logistik tambahan yang didrop dari udara malah jatuh ke pihak RI.
Salah satu pertempuran dramatis berlangsung selama lima jam di jembatan Wonokromo, sebelum akhirnya pasukan Inggris kehabisan peluru. Dua peleton yang kebanyakan orang India terisolir dan terkepung di situ. Mereka nyaris dihabisi oleh massa rakyat yang tidak tahu hukum perang. Sejumlah serdadu India berteriak-teriak “Muslim, muslim..!”, memohon jangan dibunuh.
Personel TKR sekuat tenaga mencegah pembantaian tersebut. Sisa-sisa pasukan Inggris-India itu dilarikan ke Tanjung Perak dengan truk TKR yang mengibarkan bendera putih. Kekalahan di Wonokromo ini membuat kekuatan Inggris terpotong dua. Satunya yang bertahan di kota dan lainnya di sekeliling markasnya di Tanjung Perak
Kali Mas yang membelah kota menjadi saksi keganasan perang ini. Di sungai yang keruh itu mengambang mayat-mayat tentara asing tersebut, sebagian tanpa kepala atau anggota badan lainnya. Menurut sumber Inggris, korban di pihak mereka 200 orang tewas atau hilang, dan 80 luka-luka. Yang memilukan adalah nasib ratusan interniran yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Konvoi truk yang mengangkut mereka dari kamp Darmo terjebak di daerah pertempuran, dan menjadi sasaran amukan laskar rakyat.
Panglima Tentara Sekutu di Indonesia (AFNEI – Allied Forces Netherlands East Indies), Letjen Sir Philip Christison berusaha menyelamatkan pasukannya di Surabaya dengan meminta pemimpin RI di Jakarta turun tangan. Atas permintaan Christison, 29 Oktober petang Presiden Soekarno, terbang ke Surabaya, didampingi Wakil Presiden Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin. Pagi 30 Oktober, Bung Karno bersama Mayjen Hawthorn dan Brigadir Mallaby mengadakan perundingan damai dengan para pemimpin pejuang di Gubernuran Surabaya.
Soekarno – Ibrahim di Taiping
Oleh : Rosihan Anwar
Insinyur Soekarno, Drs Mohammad Hatta, dan Dr Radjiman Wediodiningrat, setelah mengunjungi Marsekal Terauchi di Dalat membicarakan soal kemerdekaan Indonesia, tiba kembali di Lapangan Terbang Kemayoran pada 13 Agustus 1945. Kemudian, Soekarno berpidato di depan rakyat yang menyambutnya. Ia mengatakan, “Sebelum jagung berbunga, Indonesia pasti merdeka.” Sejarawan Dr Rushdi Husein memberikan kepada saya kliping koran Asia Raja, 16 Agustus 1945, dan di situ ada wawancara dengan Soekarno-Hatta. Antara lain mereka bilang: “Dalam perjalanan pulang kami berjumpa dengan Letnan Kolonel Ibrahim Yaacob dan beberapa opsir Giyuugun lainnya, dan berjumpa pula dengan Dr Gaos Mahjoedin. Mereka menyatakan bahwa rakyat di tanah Melayu ingin bersatu dalam negara Indonesia.”
Ibrahim Yaacob, pemimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang didirikan, 1938, lahir pada 1911 di Temerloh, Pahang. Leluhurnya berasal dari Bugis. Lulus dari Sultan Idris Training College, 1931, pada usia 29 tahun Ibrahim menjelma sebagai nasionalis radikal yang mengagumi Soekarno. Pada 1941 dengan bantuan uang dari Konsul Jenderal Jepang di Singapura, Ibrahim membeli surat kabar Melayu di Singapura Warta Malaya. Ketika pecah Perang Pasifik 7 Desember 1941, Ibrahim bersama 110 anggota KMM dipenjarakan oleh Inggris. Tentara Jepang mendarat di pantai timur semenanjung Melayu dan pemuda-pemuda dari KMM menjadi pandu penunjuk jalan dan juru bahasa bagi tentara Jepang. Sebagaimana Jepang di Jawa membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan di Sumatera, Giyuugun, maka juga di Malaya dibentuk Giyuugun. Ibrahim dilatih selama enam bulan dan sebelum Juni 1944 dia dilantik sebagai Komandan Giyuugun dengan pangkat Letnan Kolonel. Demikian Cheah Boon Kheng dalam makalahnya. Pada bulan-bulan awal 1945, kelompok KMM yang diilhami oleh perkembangan politik di Pulau Jawa, di mana Soekarno diberi ruang gerak lebih luas, menyusul janji kemerdekaan oleh PM Koiso 7 September 1944, menghidupkan cita-cita pan-Indonesia merdeka dan mulai memberikan dukungan kepada gagasan Indonesia Raya. Untuk menjamin bahwa Malaya dimasukkan ke dalam program Indonesia untuk kemerdekaan, Ibrahim mengutus tiga wakilnya ke Jakarta untuk bertemu dengan Soekarno. Di Jakarta, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membicarakan tapal batas negara Indonesia mendatang, apakah berupa bekas Hindia Belanda, atau bekas Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Niauw Guinea, Borneo Utara dan Timor Timur Portugis. Ataukah bekas Hindia Belanda minus Niauw Guinea. Muhammad Yamin menganjurkan alternatif kedua, yakni Indonesia Raya. Soekarno setuju dan pada pemungutan suara 39 dari 62 anggota Badan tersebut memilih Indonesia Raya.
Pada 8 Agustus 1945, satu delegasi Indonesia terdiri dari Soekarno, Hatta, dan Radjiman, pergi ke Saigon menemui Marsekal Terauchi. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia pada 13 Agustus delegasi itu mampir di Taiping dan di sana bertemu dengan Ibrahim Yaacob, yang memberitahukan kepada Soekarno dan Hatta bahwa orang-orang Melayu ingin mencapai kemerdekaan bagi Malaya (tidak termasuk Singapura) di dalam rangka Indonesia Raya. Dia mengusulkan agar kemerdekaan Malaya juga diumumkan akhir Agustus. Soekarno yang duduk di samping Hatta terharu oleh antusiasme Ibrahim. Dijabatnya tangan Ibrahim, lalu berkata “Mari kita ciptakan satu tanah air bagi mereka dari keturunan Indonesia”. Ibrahim menjawab “Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang- orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia”.
Semua itu tidak sampai terjadi. Jepang kalah perang dan menyerah 15 Agustus. Ibrahim diperintahkan untuk membubarkan Giyuugun. Cita-cita Indonesia Raya ambruk. Tanggal 19 Agustus dengan pesawat Jepang Ibrahim terbang ke Jakarta bersama istrinya, iparnya Onan Haji Siraj dan Hassan Hanan. Setibanya di Jakarta, Soekarno mengatakan kepada Ibrahim bahwa gagasan memasukkan Malaya tidak mudah karena kita harus berkelahi dengan Inggris dan Belanda, pada waktu yang bersamaan. Tapi, Soekarno menyarankan agar Ibrahim dan rekan-rekannya bergabung dalam perjuangan di Jawa untuk mencapai cita-cita Indonesia Raya. Sejak itu Ibrahim mengalami hidup sebagai seorang yang diasingkan, dan baru 1973 dia menginjakkan kakinya lagi di bumi Malaysia. Sebelum itu, dia tidak bisa kembali, karena dilarang oleh pemerintah Malaysia. Pada November 1955, kurang lebih dua tahun sebelum Malaya merdeka, Tengku Abdul Rachman sebagai Chief Minister Malaya mengunjungi Jakarta atas undangan Presiden Soekarno. Ibrahim bertemu secara informal dengan Tengku, waktu itu, tapi pendirian mereka sangat berbeda. Tengku mau Malaya merdeka dalam Commonwealth Inggris. Ibrahim mau Malaya merdeka melalui bergabung dengan Indonesia dalam rangka Indonesia Raya. Di bawah perlindungan Soekarno, Ibrahim diangkat sebagai anggota parlemen Indonesia di mana dia dikenal sebagai Iskandar Kamel. Ketika Soekarno jatuh dari kekuasaan, pasca-G-30-S, 1965, Ibrahim melepaskan politik dan memulai Bank Pertiwi di mana dia jadi Dirut sampai tutup usia di Jakarta, 8 Maret 1979. Ibrahim Yaacob dimakamkan di Kalibata sebagai tanda bahwa Indonesia menghormatinya sebagai seorang patriot. Inilah kisah Ibrahim Yaacob, pemimpin Melayu yang bertemu dengan Soekarno-Hatta di Taiping Agustus 1945 untuk membicarakan cita-cita Indonesia Raya yang tidak pernah terwujud.