BAB II. PEMBAHASAN

 

2.1 Sejarah perkembangan Pusat Sumber Belajar

Istilah”sumber belajar” merupakan istilah yang relatif baru. Di Amerika Serikat, istilah “learning resources” ini baru mulai diperkenalkan pada tahun 1970 oleh the Commission on Intructional Technology (suatu komisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah Presidend Rhicard Nixon dan bertugas mengaji segala ospek yang berkaitan dengan teknologi intruksional). Istilah ini menunjukkan adanya dua macam sumber belajar untuk belajar, yaitu sumber insan dan non-insan, istilah sebelumnya yang dipakai untuk menunjukan ke dua sumber itu adalah “ audiovisual comunication desain”, yang diciptakan oleh komisi istilah dari DAVI (Departement of Audio Visual Intruction dari the Nasional Education Association) pada tahun 1963.

Komisi Teknologi Instruksional itupun sebenarnya mendasarkan presepsinya pada gejala nyata yang dialami oleh orang kebanyakan mengenai teknologi instruksional. Gejala itu adalah media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi. Sehingga meskipun komisi menyebutkan adanya sumber insan, sumber ini adalah mereka yang memungkinkan tersajinya program radio, film dan televisi kepada khalayak.

2.2 Landasan Konsepsi Organisasi Sumber Belajar

Landasan konsepsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan apakah realitas adanya dan beroperasinya suatu organisasi sumber belajar di lembaga pendidikan dapat dibenarkan ditinjau dari segi konseptual, dan kalau benar apa fungsi khususnya , yaitu fungsi yang tidak atau belum dikerjakan oleh unit lain dalam lembaga yang bersangkutan.

Istilah “ Organisasi Sumber Belajar” digunakan untuk menunjukkan suatu unit pelaksanaan teknis di lembaga pendidikan yang tugas utamanya adalah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan pembelajaran yang tidak hanya bersifat menyimpan dan menyajikan informasi.

2.3 Prasarana Pendukung Pusat Sumber Belajar

Dengan prasarana pendukung dimaksudkan kondisi yang mendorng dan menarik untuk memprakarsai dan melaksanakan pembaharuan-suatu iklim yang menggairahkan mereka yang berkepentingan untuk bertindak. Prasarana pendukung ini dapat dibedakan dalam empat macam yaitu :

  1. Dukungan moral, mulai dari pimpinan perguruan tinggi atau kepala sekolah merupakan hal yang menentukan dalam meningkatkan aktifitas instruksional. Tanpa adanya perhatian yang besar dari penglola tertinggi dalam suatu lembaga pendidikan tentang pentingnya fungsi pembelajaran, maka semangat dan dedikasi para pengajarpun akan susut.
  2. Dukungan organisasi. Dukungan moral perlu diterjemahkan dalam serangkaian tindakan, untuk inilah diperlukan adanya dukungan organisasi. Pembaharuan kegiatan belajar dan membelajarkan, adalh kegiatan yang bersistem dan berkelanjutan, bukan kegiatan kebetulan dan seketika. Oleh karena itu perlu ada suatu organisasi tetap yang melaksanakan fungsi pengelolaam dan pengembangan kegiatan instruksional.
  3. Dukungan keuangan, kemungkinan merupakan hambatan yang paling besar bagi kita. Harapan dan kegairahan yang besar saja, tak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya dana untuk itu. semua yang terlibat dalam usaha peningkatan efektifitas belajar-membelajarkan perlu dana, apakah itu orang yang harus digaji/ diberi honorium, media yang yang perlu dibuat, atau lokakarya, seminar dan lain-lain kegiatan. Para dosen tidak dapat dituntut untuk membiayai sendiri semua kegiatan tersebut, hanya kalau mereka berpendapat akan memperoleh keuntungan atau kemudahan yang lebih besar dikemudian hari.
  4. Dukungan fasilitas yang berupa fisik dan non-fisik. Fasilitas fisik meliputi gedung, perabot, peralatan, dan media yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan non-fisik berupa kemudahan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, memang, seminar, dan lain-lain. Ada kevenderungan dari para pemimpin yang mengutamakan fasilitas fisik ini, karena hal itu anakan meningkatkan citra mereka di kalangan orang awam (orang awam akan lebih tertarik kepada “gebyar” yang dilihatnya. Tetapi sebenarnya hal ini merupakan kekeliruan, kalau tidak boleh dikatakn ketak”acuh”an (ignorence ) dari mereka yang menentukan kebijakan.

 

2.4 Pengembangan Pusat Sumber Belajar

MENGAWASI

(“controling”)

MEMBIMBING

(“leading”)

MENGATUR

(“organizing”)

MERANCANG

(“planning”)

Dalam bagan tersebut dikemukakan oleh K. Davis yang saling berkaitan dan mempunyai pengertian sbgai brikut :

  1. Merancang (“planning”): menetapkan tujuan instruksional.
  2. Mengatur (“organizing”): menyediakan dan menghubungkan sumber belajar dengan tujuan instruksional agar dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.
  3. Membimbing(“leading”): membangkitkan motivasi dan semangat pada mahasiswa agar mereka segera mewujudkan tujuan instruksional itu.
  4. Mengawasi(“controling”): menentukan apakah fungsi mengatur dan membimbingnya itu sudah berhasil mencapai tujuan instruksional yang telah sitetapkan.

Dari bagan diatas dapat dipergunakan untuk membangun sebuah pusat sumber belajar (Learning Resources Center) yang efektif dan efisien. Ke empat fungsi tersebut akan selalu saling berhubung satu dengan yang lain, apabila semua dapat berjalan dengan baik maka secara teori hasil yang didapat juga akan menjadi baik.

Langkah- Langkah Secara Garis Besar Pengembangan Pusat Sumber Belajar di perguruan tinggi

  1. Membentuk panitia kampus

Keputusan tentang apa yang diperlukan dalam ruang kuliah tidak diambil hanya oleh pempinan Universitas ataupun Fakultas saja, tetapi oleh suatu Panitia yang menyeluruh. Panitia ini terdiri dari pimpinan universitas, fakultas dan dosen serta administrasi.

  1. Melatih panitia, administrator, pimpinan dan dosen

Tujuan latihan tahap ini ada dua:

  1. Untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang keliru dan penerangan yangkurang tentang Pusat Sumber Belajar (Learning Resources Center)
  2. Untuk memniasakn mereka dengan istilah-istilah dan konsep-konsep mengenai Pusat Sumber Belajar (Learning Resources Center)
  3. Menentukan kebutuhan pemakaian

Bila Pusat Sumber Belajar itu tidak dimafaatkan dengan baik, penyebab lain ialah kurangnya keterlibatan para calon pemakaian sejak semula. Bila calon pemakai tidak ditanya tentang kebutuhan mereka, maka yang ditentukanya mungkin tidak realistik atau tidak memenuhi kebutuhan mereka. Bila para anggota kampus tidak merasa terlibat secara psikologi, maka mereka dapat menggagalkan proyek itu.

  1. Menentukan bentuk organisasi

Apakah Pusat Sumber Belajar itu tersentralisasi, terdesentralisasi atau terkoordinasi tergantung pada tahap perkembangan universitas yang bersangkuta, kepada keuangan dan tenaga pengelolaan yang dapat disediakan (seperti telah dikemukakan di depan ini). suatu cara yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan suatu Pusat Sumber Belajar ialah dari perpustakaan yang dapat.

  1. Menyusun anggaran belanja

Penting untuk menyusun suatu anggaran preliminer dan jumlahnya dibagi menurut keperluan perangkat keras, perangkat lunak dan kegiatan pembantu. Presentasi berbeda-beda dari satu universitas ke yang lain.

  1. Memantapkan SAP, terutama kolom “Sumber Belajar”

Untuk ini mutlak perlu keterlambatan para dosen. Biarpun untuk Satuan Acara Pengajaran telah diketahui, baru sedikit sekali dosen yang membuatnya.

  1. Menentukan alternatif

Untuk setiap komponen dalam sistem dikembangkan alternatif. Setiap alternatif menentukan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur dan personalia yang diperlukan untuk mencapai tujuan institut. Sebaiknya hal ini disajikan oleh Panitia Kampus kepada dosen dan menerangkan alternatif-alternatif.

  1. Menilai dan memilih alternatif

Setelah alternatif-alternatif ditentukan, maka langkah berikutnya ialah meniainya untuk memilih satu untuk dipakai. Penilaian biasanya berdasarkan pada analisis biaya/ manfaat dan ditekankan pada jumlah rupiah yang akan dikeluarkan. Sebaiknya tekankan pa kebutuhan pendidikan, setelah ini baru dipertimbangkan terhadap kebutuhan-kebutuhan administrasi.

  1. Merancang sistem

Selanjutnya keempat komponen dalam sistem itu harus dirancang secara terinci: perangkat keras, perangkat lunak, prosedur personalia. Perangkat keras dan lunak itu meliputi yang telah dipertimbangan dalam langkah 3 dan 5, prosedur perlu disunsun menyatakan dengan jelas bagaimana para calon pemakai dapat dimanfatkan Pusat Sumber Belajar dan sebagai bagaimana pengoprasiannya dilaksanakan para pengelola. Program-program latihan awal dan lanjutan sudah perlu dirancang dalam langkah ini.

  1. Menyusun usulan dan meninjau ulang ulusan

Usulan harus ditulis dengan segnifikan bbarang (perangkat keras dan lunak) agar jelas buat rekanya (yang mengikuti tender dan merupakan calon pemasok). Tawaran rekanan harus diteliti betul dan tidak boleh diubah tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan panitia.

  1. Menguji/mengetes

Dapat dilakukan dalam dua tahap. Rekanan yang memasok perangkat keras biasanya keras biasanya menawarkan latihan singkat penggunaan alat. Latihan- latihan untuk para dosen dapat dilakukan kemudian (latiahan pemakaian perangkat keras tertentu, pembuatan perangkat lunak tertentu).

  1. Melatih staf fakultas dan tahap para dosen

Dapat dilakukan dalam dua tahap. Rekanan yang memasok perangkat keras biasanya menawarkan latihan singkat penggunaan alat. Latihan- latihan untuk para dosen dapat dilakukan kemudian (latiahan pemakaian perangkat keras tertentu, pembuatan perangkat lunak tertentu).

  1. Memprakarsai panitia pengembangan jangka panjang

Kebutuhan-kebutuhan di masa depan perlu diperkirakan sejak permulaan pengoprasian. Banyak anggota Panitia kampus yang semula dibentuk untuk pendirian merupakan calon anggota yang potensial untuk Panitia Pengembangan Jangka Panjang. Panitia ini menangani atau memikirkan tentang hal-hal seperti :

  1. Memastikan bahwa tujuan pendidikan senantiasa dipertimbangkan
  2. Menentukan pertimbangan-pertimbangan anggaran
  3. Mungkin juga dapat mencari sumber-sumber dana dari luar untuk membiayai pengembangan.

2.5 Pembinaan Profesional Dan Prasarana Pendukung Pusat Sumber Belajar

Yang dimaksudkan dengan pembinaan profesional disini adalah berbagai kegiatan yang terorganisasikan dan bertujuan untuk membantu staf akademik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan belajar dan pembelajaran dalam bidang studi masing-masing.

Secara garis besar dapat didefinisika delapan cara yang dapat dilakukan untuk pembinaan profesi yaitu:

  1. Program orientasi untuk staf pengajar baru. Meskipun sebagaian besar tenaga baru diangkat melalui program asistensi terlebih dahulu, namun banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa asistensi ini sangat terbatas lingkupnya. Program orientasi mempunyai lingkup yang lebih luas, karena dapat memperkenalakan mekanisme kelembagaan, struktur organisisme hakekat pembelajarn dan lain-lain.
  2. Pendidikan lanjutan pada tingkat Pasca Sarjana dan Doktor dalam bidang yang berkepentingan dengan belajar dan pembelajaran. Pada saat ini Fakultas Pasca Sarjana Univeersitas Negeri Jakarta dan Malang mempunyai program studi Teknoligi Pendidikan/pengajaran yang menerima mahasiswa berbagai latar belakang disiplin, seperti kedokteran, rekayasa, ekonomi, hukum dan lain-lain.
  3. Lokakarya dan seminar dalam kampus mngenai berbagai aspek belajar dan mengajarkan. Topik seperti misalnya: pengelolaan perkuliahan, pengajaran, pengajaran beregu(team teaching), pembelajaran perorangan, penilaian kemajuan belajar, penilaian program perkuliahan, pembuatan media instruksional, dan sebagainya merupakan hal yang perlu dan menarik.
  4. Konferensi di luar kampus, baik yang diselenggarakan untuk satu bidang studi khusus maupun untuk berbagai bidang studi bersamaan. Konferensi semacam ini juga diselenggarakan secara internasional, sehingga perlu ada semacam pusat atau sumber informasi yang mengetahui adanya berbagai macam kegiatan tesebut.
  5. Bimbingan lanjutan dan jasa konsultasi yang diberikan oleh para ahli atau pakar dalam berbagai aspek kegiatan belajar dalam membelaarkan, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Kegiatan itu dapat meliputi : pengembangan kurikulum atau program studi, penelitian dan perencanaan pembelajaran, pembuatan program instruksional dan lain  sebagainya. Tersedianya bimbingan lanjutan dan jasa konsultasi ini diharapkan dapat menggairahkan dosen dalam usahanya melakukan pembahuruan, serta bagi mahasiswa untuk memahami hakekat pembaharuan. Bimbingan dan jasa ini diberikan baik atas dasar permintaan yang bersangkutan, maupun atas prakarsa para ahli/pakar.

2.6 Landasan hukum

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
  2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
  3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
  5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
  6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
  7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
  8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.